Indramayu, Reformasi.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu kembali melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Kamis (3/7/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari sikap serupa yang sebelumnya dilakukan saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Edi Fauzi, menjelaskan bahwa penolakan fraksinya didasari oleh keberatan atas kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertuang dalam draf raperda.
Menurutnya, dalam pembahasan bersama, telah disepakati tarif tunggal sebesar 0,45 persen untuk PBB-P2 dan 0,1 persen khusus lahan pertanian dan peternakan.
Namun, draf akhir yang disampaikan dalam paripurna mencantumkan tarif sebesar 0,4 persen tanpa mengacu pada kesepakatan sebelumnya.
“Ini menyangkut substansi penting yang berubah dari kesepakatan awal. Meskipun ada rencana mekanisme perhitungan NJKP akan diatur dalam peraturan bupati, kami tidak bisa menerima karena DPRD tidak memiliki kewenangan dalam materi perbup. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif,” ujar Edi kepada wartawan usai paripurna di Gedung DPRD Indramayu.
Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak akan berpartisipasi dalam pengesahan regulasi yang dianggap menambah beban ekonomi masyarakat. Menurutnya, langkah menaikkan pajak bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menolak kenaikan ini karena masih banyak potensi lain di Indramayu yang bisa digali jika pemerintah daerah lebih kreatif dan maksimal. Menaikkan pajak bukan satu-satunya jalan,” tegasnya.
Meski demikian, Edi menyatakan bahwa fraksinya tetap mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD, asalkan tidak dilakukan dengan cara yang membebani rakyat kecil.
Aksi walk out ini, kata dia, merupakan bentuk protes sekaligus komitmen moral fraksi untuk tetap berpihak pada masyarakat.
“Kami mohon maaf kepada rakyat Indramayu karena belum mampu mencegah kenaikan pajak ini. Suara kami memang kalah, tetapi kami tetap konsisten berada di barisan rakyat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan,” tutup Edi.
