Indramayu, Reformasi.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Indramayu telah melaksanakan reses Masa Persidangan I dengan mengunjungi daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Hasil reses ini kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Aula Musyawarah DPRD Indramayu pada Kamis (27/02/25) kemarin.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin SP, didampingi Wakil Ketua DPRD Amroni. Hadir pula Asisten Daerah (Asda) I Indramayu, Drs. Jajang Sudrajat, perwakilan Forkopimda, kepala SKPD se-Indramayu, serta 32 anggota DPRD Indramayu.
Dalam laporan resesnya, Fraksi Partai Golkar menyoroti sejumlah persoalan di berbagai bidang, antara lain:
- Pertanian: Proyek Balai Wilayah Sungai (BWWS) yang lambat menghambat masa tanam, kerusakan infrastruktur jalan, serta pendangkalan aliran sungai.
- Kesehatan: Kualitas pelayanan kesehatan yang buruk dan perlunya perbaikan jaminan kesehatan.
- Pendidikan: Pengangkatan tenaga honorer dan penempatan jabatan struktural yang dianggap kurang tepat.
- Infrastruktur: Kerusakan jalan yang belum tertangani dengan baik.
- Sosial: Maraknya judi online, game online, serta pinjaman online ilegal.
- Keamanan: Munculnya kembali geng motor serta peredaran narkoba.
- Tata kota: Penataan warung kopi yang belum terstruktur dengan baik.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Lina Hilmia juga menyampaikan beberapa temuan penting dari reses mereka, di antaranya:
- Kesehatan: Program Universal Health Coverage (UHC) yang perlu dievaluasi agar sesuai aturan BPJS.
- Pendidikan: Peningkatan kewenangan tenaga pendidik dan penertiban kebijakan penahanan ijazah oleh sekolah.
- Pertanian: Distribusi pupuk subsidi yang belum merata dan modernisasi irigasi yang belum maksimal.
- Infrastruktur: Banyaknya jalan rusak yang memerlukan perhatian serius.
- Sosial: Transparansi pengelolaan dana desa yang masih menjadi masalah.
- BUMD: Perbaikan sistem pelayanan serta peninjauan tarif Perumdam yang dinilai terlalu mahal.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Sadar menyampaikan perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Indramayu dan penghapusan denda serta premi BPJS.
Dalam bidang pendidikan, mereka menyoroti kondisi ruang kelas yang rusak serta tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status. Mereka juga mengangkat isu bank keliling yang meresahkan serta perlunya edukasi dan pendampingan bagi UMKM.
Di bidang pertanian, distribusi pupuk subsidi dinilai masih amburadul. Sementara dalam sektor infrastruktur, kurangnya penerangan jalan, jalan berlubang akibat proyek BWWS, serta minimnya Tempat Pembuangan Sampah
Sementara (TPSS) menjadi perhatian utama. Fraksi ini juga meminta relokasi pedagang di Pasar Baru agar lebih tertata.
Fraksi Gerindra, yang diwakili Deden, turut menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain:
- Pendidikan: Banyak ruang kelas yang tidak layak pakai serta kondisi tenaga honorer yang memprihatinkan.
- Pertanian: Perbaikan saluran primer dan sekunder serta pemantauan harga gabah.
- Kesehatan: Sosialisasi pembuatan BPJS yang dinilai tidak efektif.
- Infrastruktur: Penerangan jalan umum yang belum merata.
- Lingkungan hidup: Penempatan TPSS yang kurang layak serta sistem pengangkutan sampah yang kurang optimal.
Selain itu, laporan dari Fraksi PKS-Perindo dan Fraksi Demokrat-Perindo turut disampaikan oleh perwakilan masing-masing.
Dengan berbagai aspirasi yang telah disampaikan, DPRD Indramayu berharap pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program prioritas pembangunan ke depan.
