Indramayu, Reformasi.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus berupaya meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan guna mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkolaborasi dengan Pemkab Indramayu untuk memastikan masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat dari program jaminan kesehatan tersebut.
Upaya ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya.
Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, menegaskan komitmen tersebut saat membuka Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama JKN-KIS dan Pencegahan Kecurangan pada FKTP di wilayah Kabupaten Kuningan dan Indramayu.
Acara ini digelar oleh BPJS Kesehatan Cirebon di Kota Cirebon pada Selasa (4/3/2025) kemarin.
Menurut Syaefudin, pada tahun 2025 Pemkab Indramayu telah mengalokasikan dana APBD sebesar Rp87 miliar untuk membiayai jaminan kesehatan bagi 385.355 jiwa atau 19,8% dari total penduduk.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas.
“Kami akan terus meningkatkan proteksi kesehatan ini seiring bertambahnya jumlah penduduk, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting,” ujar Syaefudin.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cirebon, Adi Darmawan, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Indramayu dalam melindungi kesehatan masyarakatnya.
Ia menyebut capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Indramayu telah mencapai 99,44% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 75,27%, yang dianggap sebagai pencapaian luar biasa.
Sebagai bagian dari penguatan layanan, BPJS Kesehatan akan membuka Fullday Service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Indramayu. Layanan ini akan beroperasi dari Senin hingga Jumat, pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Adi menyebut, inisiatif ini akan menjadi layanan pertama di Indonesia dan diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan secara optimal.
