Indramayu, Reformasi.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Indramayu pada Selasa (4/3/2025).
Bupati Indramayu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SKPD, serta camat se-Kabupaten Indramayu.
Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Amroni, selaku pimpinan rapat, menyampaikan bahwa DPRD telah menerima penjelasan Bupati terhadap LKPJ Tahun 2024. Dokumen tersebut sebelumnya telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada 18 Februari 2025.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Siti Aminah menilai prosedur dan tahapan telah sesuai dengan peraturan, namun masih diperlukan penjelasan lebih lanjut serta sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Wanirih menyoroti perlunya langkah visioner dalam pengelolaan potensi daerah. Evaluasi terhadap kinerja Pemda 2024 difokuskan pada investasi, pengelolaan anggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi ini juga menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat pelayanan publik.
Fraksi PKB, melalui Kiki, menilai kelengkapan dokumen LKPJ sudah memadai, tetapi membutuhkan tabel perbandingan capaian sebelum dan sesudah, serta data ekonomi makro daerah.
Fraksi ini juga menekankan perlunya fokus lebih pada sektor pendidikan dan optimalisasi pengelolaan APBD.
Fraksi Gerindra, melalui Dulah, menyampaikan bahwa meskipun ada aspek yang perlu diperbaiki, secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Indramayu telah berjalan baik dan sesuai dengan regulasi.
Fraksi PKS-Perindo, yang diwakili Bisma Panji Dewantara, menyoroti ketidakmerataan pembangunan, kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, serta kesenjangan kebijakan daerah.
Fraksi Demokrat-NasDem, melalui Niko Antonio, menyoroti kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Fraksi ini juga menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta efektivitas pelaksanaan APBD demi kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Indramayu.
Para anggota dewan berharap agar Bupati yang baru dapat melakukan perbaikan yang diperlukan demi kemajuan daerah.
Rapat Paripurna ini akan dilanjutkan dengan jawaban dari Bupati Indramayu pada 6 Maret 2025.
