Jakarta, Reformasi.co.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, bendera bajak laut dari serial anime One Piece tiba-tiba mencuri perhatian publik.
Bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger milik kelompok Straw Hat Pirates itu kini berkibar di berbagai tempat di Indonesia—dari rumah-rumah hingga kendaraan pribadi dan ruang publik.
Bendera ini menjadi simbol protes sosial dan politik yang mengejutkan, menarik perhatian media lokal dan internasional.
Bendera Jolly Roger sebagai Simbol Protes
Fenomena ini menimbulkan polemik di dalam negeri. Beberapa pejabat tinggi Indonesia, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, menyuarakan keprihatinan terkait tren tersebut.
Mereka mengingatkan bahwa pengibaran bendera bajak laut, khususnya pada 17 Agustus yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Budi Gunawan bahkan menegaskan bahwa aksi ini berpotensi dikenakan “konsekuensi pidana”, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang penghinaan terhadap simbol negara.
Reaksi Media Asing
Perhatian terhadap fenomena ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Media internasional turut mengangkat topik ini. The Straits Times dari Singapura, dalam laporan mereka, menyebutkan bahwa bendera One Piece kini menjadi simbol ekspresi kritik masyarakat terhadap sistem politik Indonesia.
Bendera tersebut, menurut mereka, mencerminkan “frustrasi masyarakat terhadap sistem politik”, dengan tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy, dipandang sebagai lambang perlawanan terhadap otoritas.
Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) yang berbasis di Hong Kong, memandang penggunaan bendera One Piece sebagai “protes kreatif terhadap ketidakadilan”.
SCMP mengutip pendapat warganet yang menilai bahwa bendera Merah Putih, yang dianggap terlalu sakral, tidak dapat dikibarkan dalam situasi sosial saat ini. Sebaliknya, bendera Straw Hat Pirates dianggap mewakili semangat perlawanan yang lebih cocok dengan konteks sosial politik yang ada.
