Cirebon, Reformasi.co.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengadakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, pada Senin (9/12/2024). Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan penting, terutama mengenai pertanian dan penanganan banjir di wilayah Kabupaten Cirebon.
Dalam pertemuan tersebut, Ono mengungkapkan sejumlah aspirasi masyarakat terkait kebutuhan sektor pertanian, khususnya soal ketersediaan air.
Ia menyoroti bahwa bulan Desember yang kerap dilanda banjir memunculkan permintaan dari petani untuk segera dilakukan normalisasi pada sejumlah sungai, kali, dan saluran irigasi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Saya membawa aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan air untuk pertanian. Mengingat bulan Desember identik dengan banjir, banyak permintaan agar dilakukan normalisasi di beberapa ruas sungai dan saluran irigasi yang menjadi tanggung jawab berbagai tingkatan pemerintahan,” jelas Ono.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana perubahan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dianggap perlu persiapan matang.
“Terkait distribusi pupuk, ada rencana pergeseran sistem yang kabarnya akan langsung disalurkan ke Gapoktan. Perubahan ini tentu memerlukan persiapan, karena mengubah jalur distribusi tidaklah mudah,” tambahnya.
Ono juga berharap kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang sedang dirintis Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani.
“Keberadaan BUMD Pangan diharapkan mampu menyerap hasil panen petani dengan baik, sehingga distribusi dan pendapatan mereka menjadi lebih terjamin. Kami berharap langkah ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani di masa mendatang,” ujar Ono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Sementara itu, Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu penting lain, termasuk infrastruktur dan ketahanan pangan.
“Berbagai persoalan telah kami diskusikan, mulai dari infrastruktur, pengendalian banjir, hingga ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti isu-isu tersebut, baik pada akhir tahun 2024 maupun di tahun 2025 mendatang.
“Beberapa masalah akan segera ditangani dalam jangka pendek, sementara sisanya akan menjadi prioritas kami di tahun 2025,” pungkas Wahyu.
