Indramayu, Reformasi.co.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengosongkan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) menemui jalan buntu setelah pertemuan antara DPRD dan perwakilan Pemkab gagal mencapai titik temu.
Gedung yang selama ini menjadi tempat beraktivitas puluhan organisasi wartawan itu terancam dikosongkan secara sepihak oleh Bupati Indramayu.
Langkah tersebut langsung memantik amarah dari kalangan insan pers. Sebanyak 21 organisasi jurnalis dan pers di Indramayu menyatakan keberatan mereka terhadap keputusan Bupati yang dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan serta penghinaan terhadap profesi wartawan.
Ketua Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Aksi dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/7/2025) besok, mulai pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di Gedung Graha Pers.
Senada dengan itu, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, mengungkapkan bahwa musyawarah antara Ketua DPRD dan tujuh pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menghasilkan solusi.
Pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Kepala Dinas Kominfo beserta jajaran, serta Kepala Dinas BKAD dengan Kabid Aset dan sejumlah pejabat lainnya.
“Kami sangat menyayangkan hasil pertemuan tersebut. Tidak ada solusi yang berpihak kepada insan pers. Ini adalah keputusan sepihak dari pemimpin yang kami nilai arogan, dzalim, dan menyimpan dendam,” tegas Chong Soneta pada Selasa (1/7/2025).
Ia pun menyerukan kepada seluruh pimpinan dan anggota organisasi wartawan di Indramayu untuk turut serta dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar Kamis nanti.
“Ini sudah memasuki situasi darurat. Semua organisasi harus turun dengan kekuatan penuh. Ini soal harga diri wartawan dan kehormatan dunia pers. Kami tidak akan diam terhadap sikap arogan yang telah mencoreng demokrasi dan merusak ketenangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Tomi Susanto, mengungkapkan bahwa aksi tersebut juga akan melibatkan sejumlah LSM serta elemen masyarakat yang mendukung perjuangan insan pers.
“Kami telah melakukan persiapan secara matang. Pada Kamis nanti, aksi besar-besaran akan dilakukan dengan menduduki Gedung Pendopo sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dzalim dan sewenang-wenang,” kata Tomi yang juga menjabat sebagai Sekjen FPWI dan merupakan warga asli Desa Sindang.
