Cirebon, Reformasi.co.id – Wacana pembentukan Provinsi Cirebon kembali menjadi perbincangan hangat. Gagasan pemekaran wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pemerintahan di daerah tersebut.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, mengungkapkan bahwa wacana ini telah bergulir sejak lama dan masih dalam proses pembahasan. Ia menyebut pemekaran provinsi masih menunggu kepastian, tetapi pemekaran kota atau kabupaten kemungkinan besar akan terjadi lebih dulu.
Secara pribadi, Andrie mendukung penuh terbentuknya Provinsi Cirebon. Menurutnya, jika pemekaran ini terealisasi, Cirebon tidak lagi bergantung pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan kebijakan dan pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Suputra Gani, juga menilai pembentukan Provinsi Cirebon sebagai langkah yang tepat. Dengan luasnya wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota, pemekaran dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah bertugas melayani masyarakat. Dengan luasnya wilayah Jawa Barat, pembentukan Provinsi Cirebon dapat mempercepat pembangunan,” ujar Harry, Jum’at (31/1/2025) kemarin, dikutip pada Sabtu (1/2/2025).
Ia juga menyoroti tingginya aktivitas masyarakat di Kota Cirebon pada siang hari, di mana jumlah penduduk bisa mencapai dua juta orang akibat mobilitas warga dari berbagai daerah di Ciayumajakuning. Kepadatan ini, menurutnya, harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur.
Salah satu yang disorot adalah pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan yang masih terkendala pendanaan. Harry optimistis bahwa jika Kota Cirebon menjadi ibu kota provinsi, pembangunan infrastruktur akan lebih diprioritaskan dan lebih mudah direalisasikan.
Harry juga yakin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mendukung kebijakan yang mempercepat pembangunan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa Provinsi Cirebon memiliki kesiapan yang cukup karena memiliki pelabuhan dan bandara.
“Namun, kunci utama dalam mewujudkan pemekaran ini adalah kekompakan semua pihak,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon lainnya, Fitrah Malik, menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum pemekaran dilakukan. Menurutnya, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sementara Jawa Tengah yang memiliki lebih banyak desa justru penduduknya lebih sedikit.
“Pemekaran harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Fitrah.
Meski mendukung gagasan ini, ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Semua aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga sumber daya manusia, harus diperhitungkan secara matang agar pemekaran tidak justru menghambat perkembangan daerah.
“Yang terpenting, pemekaran ini harus benar-benar membawa kemajuan, bukan sekadar ambisi politik semata,” tegasnya.
