Indramayu, Reformasi.co.id – Penunjukan Nurhayati sebagai Ketua DPRD Indramayu oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sempat memunculkan spekulasi penolakan dari sejumlah anggota fraksi di media sosial.
Isu tersebut bahkan disertai dugaan maladministrasi serta rencana pelaporan ke Mahkamah Partai. Namun, kabar tersebut segera dibantah dan dinyatakan sebagai informasi yang menyesatkan.
Sejumlah kader Golkar di Indramayu justru menyampaikan dukungan penuh terhadap keputusan DPP. Anggota DPRD Indramayu sekaligus Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Jatibarang, Romdoni, menyatakan bahwa seluruh kader semestinya patuh terhadap keputusan partai, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Saya sangat mendukung keputusan DPP yang menunjuk Ibu Nurhayati sebagai Ketua DPRD. Seluruh kader harus taat pada keputusan ini, bukan malah menentang,” ujar Romdoni, Rabu (25/6/2025) kemarin.
Romdoni menambahkan, sikap yang tidak sejalan dengan garis keputusan partai harus ditindak tegas. Ia mengingatkan, tanpa penegakan disiplin, potensi konflik internal akan terus berulang dan merugikan partai secara keseluruhan.
“Kalau tidak ada sanksi, nanti bisa muncul kepentingan pribadi yang merusak kekompakan. Walaupun pada Pemilu 2024 lalu saya sempat bersaing dengan Ibu Nurhayati di Dapil 3, tetapi beliau tetap kader Golkar,” tegasnya.
Dukungan senada disampaikan oleh Ketua PK Anjatan sekaligus anggota DPRD Indramayu, Eka Trilinda Ningrum. Ia menekankan pentingnya sikap fatsun dan loyal terhadap keputusan organisasi.
“Sebagai petugas partai, kami harus siap melaksanakan keputusan apapun dari DPP. Isu-isu penolakan yang beredar di luar sana tidak berasal dari internal kami. Itu hoaks. Hingga kini, fraksi dan seluruh PK tetap solid,” ujarnya.
Menurut Eka, kabar yang menyebut adanya penolakan dari sepuluh anggota fraksi sangat tidak berdasar. Ia menduga isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai soliditas Partai Golkar di Indramayu.
Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Penolakan
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu, Abdul Rozak, juga membantah adanya perpecahan di internal. Ia memastikan seluruh anggota fraksi mendukung keputusan DPP tanpa keberatan.
“Semua setuju, tidak ada penolakan. Kami baru saja mengikuti bimbingan teknis bersama dan tidak ada indikasi ketidaksepahaman,” jelas Rozak.
Ia menjelaskan bahwa proses pemilihan Ketua DPRD telah dilakukan secara prosedural dan transparan. DPP sebelumnya menerima lima nama calon, yakni dirinya sendiri, Nurhayati, Muhaemin, Ibnu Rusman Syah, dan Eka Trilinda. Seluruh kandidat juga telah menjalani proses wawancara untuk menguji kesanggupan dan komitmen mereka.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan penuh konflik. Prosesnya sudah melalui tahapan yang sah dan objektif,” imbuhnya.
Penunjukan Nurhayati dilakukan menyusul kekosongan jabatan Ketua DPRD Indramayu pasca wafatnya Haryono pada akhir Mei 2025 lalu. Sebelum dipercaya sebagai Ketua DPRD, Nurhayati telah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar dan dikenal memiliki pengalaman yang mumpuni serta basis dukungan internal yang kuat.
Dengan demikian, para kader berharap tidak ada lagi polemik yang berlarut. Mereka menekankan pentingnya menjaga kekompakan menjelang dinamika politik yang terus berkembang di Kabupaten Indramayu.
