Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, meminta Menteri PANRB dan BKN untuk segera memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer di lembaga pemerintah menjadi ASN melalui Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di samping itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut telah menemukan 3.000.389 data tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN.
“Data tiga juta tenaga honorer ini bisa diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK,” ujar Junimart dalam rapat kerja bersama Menteri PANRB dan BKN. Ia mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan data tenaga honorer yang sebelumnya tidak termasuk dalam pendataan Non ASN.
Diketahui bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan pendataan Non ASN pada semua tenaga honorer di Indonesia. Hasil verifikasi BKN menunjukkan bahwa ada sebanyak 2,3 juta pegawai yang terdata.
Namun, setelah dilakukan audit dan pengecekan, ditemukan banyak data Non ASN yang palsu atau fiktif. Oleh karena itu, pemerintah membatalkan rencana penghapusan Non ASN di Indonesia pada November 2023.
Temuan data 3.000.389 pegawai tersebut merupakan inisiatif Junimart Girsang melalui kanal pengaduan online di haloJG.id/lapor. Ia berharap pemerintah segera melakukan seleksi terhadap lebih dari 3 juta data pegawai tersebut.
Para pegawai Non ASN mengeluh karena khawatir data mereka digantikan oleh tenaga honorer bodong. Padahal, pegawai Non ASN yang terdaftar dalam verifikasi BKN telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun.
“Umumnya mereka mengeluhkan data yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK,” kata Junimart, yang juga menyebutkan bahwa mereka yang melapor kebanyakan sudah bekerja selama bertahun-tahun.
