Akademisi USK Menyayangkan Bentrok Aparat dan Warga Saat Konvoi Bantuan di Aceh
Sebuah insiden yang menimbulkan kekhawatiran terjadi saat proses penyaluran bantuan kemanusiaan di Aceh. Insiden tersebut melibatkan aparat TNI dan masyarakat, yang berujung pada bentrok. Peristiwa ini terjadi ketika rombongan bantuan bergerak dalam konvoi dengan membawa bendera Aceh.
Dr Effendi Hasan MA, seorang akademisi dan pengamat politik Aceh dari Universitas Syiah Kuala (USK), menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia menilai bahwa insiden seperti ini seharusnya tidak terjadi, terutama dalam situasi darurat kemanusiaan yang membutuhkan solidaritas dan empati bersama.
Menurut Dr Effendi, orientasi utama semua pihak dalam situasi bencana adalah keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak. Ia menekankan pentingnya menjaga ruang netral dalam penyaluran bantuan, bebas dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik.
“Penyaluran bantuan kemanusiaan harus ditempatkan sebagai ruang netral, bebas dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik,” ujar Dr Effendi. “Ketika bantuan berubah menjadi arena konflik, maka yang dirugikan adalah korban bencana itu sendiri.”
Dosen Prodi Ilmu Politik USK ini menyoroti bahwa aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sementara masyarakat juga memiliki hak untuk mengekspresikan identitas kedaerahannya selama dilakukan secara damai dan tidak provokatif. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan komunikasi dialogis harus dikedepankan, bukan tindakan represif yang berpotensi memperlebar jarak antara negara dan masyarakat.
“Cukuplah sejarah konflik panjang Aceh selama 32 tahun yang lalu menjadi pengalaman yang berharga untuk tidak terulang kembali,” kata Dr Effendi. Ia juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang yang mengajarkan pentingnya sensitivitas sosial dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan tindakan di lapangan.
“Kita tidak boleh membiarkan trauma lama muncul kembali hanya karena miskomunikasi dan absennya pendekatan humanis. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang menimbulkan rasa takut di tengah warga yang sedang berduka,” tegasnya.
Dr Effendi menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh ditarik ke dalam arena kontestasi politik maupun simbolik. Aparat negara, masyarakat sipil, dan seluruh elemen lokal perlu menahan diri serta mengedepankan prinsip proporsionalitas, komunikasi dialogis, dan sensitivitas sejarah Aceh.
Dalam konteks ini, negara juga dituntut hadir dengan pendekatan yang persuasif dan berbasis kearifan lokal, bukan semata pendekatan keamanan. Sebaliknya, masyarakat sipil dan kelompok lokal diharapkan tidak membuka ruang bagi manipulasi simbol yang dapat dimaknai beragam dan berujung pada eskalasi konflik horizontal.
Aceh telah membayar harga mahal akibat konflik di masa lalu. Maka, setiap indikasi upaya memecah belah melalui simbol, narasi elit vs grassroot, maupun politisasi bencana, harus dihadapi dengan kedewasaan politik dan kejernihan berpikir kolektif.
Fokus utama saat ini, kata Dr Effendi, adalah kemanusiaan, bukan adu tafsir identitas. Ia mendorong adanya evaluasi internal dan koordinasi lintas pihak, baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil, agar penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat.
Karena itu, Dr Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menahan diri, menjaga ketenangan, serta tidak terpancing oleh narasi yang berpotensi memecah belah.
“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Fokus kita harus satu, yakni menyelamatkan manusia, memulihkan kehidupan, dan menjaga Aceh tetap damai. Ayo kita sama-sama menjaga Aceh untuk kemaslahatan kita semua,” pungkasnya.