Kondisi Darurat Bencana di Aceh
Bupati Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya mengakui bahwa mereka tidak lagi mampu menangani dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat berat serta anggaran yang sangat terbatas. Banyak desa masih belum bisa diakses, dan stok bahan pokok seperti mi instan, minyak goreng, sarden, air bersih, hingga BBM sudah habis.
BNPB menyatakan bahwa mereka telah memberikan dukungan maksimal, sementara Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana dan menjanjikan alokasi anggaran untuk bantuan.
Keluhan Bupati Aceh Timur
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, mengungkapkan bahwa ada tiga kepala daerah di Aceh yang menyatakan tidak lagi mampu menangani dampak bencana banjir dan longsor. Ketiga bupati tersebut adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi kendala besar, terutama minimnya alat berat dan keterbatasan anggaran. Bahkan alat berat milik daerah dalam kondisi rusak parah sehingga tidak bisa difungsikan.
“Meskipun daerah punya alat berat tapi kondisinya rusak berat, tidak bisa kita fungsikan. Kemudian dari sisi anggaran, tidak mungkin daerah yang punya anggaran BTT-nya hanya 2 miliar. Tapi saat ini seperti kondisi kami tersisa Rp800 juta,” ujar Iskandar.
Ia menyatakan bahwa dengan kondisi demikian, pemerintah daerah tidak mungkin bisa menanganinya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah pusat membiarkan kami berjuang sendiri di daerah, terus terang dua atau 3 hari lagi saya juga akan angkat bendera putih menyerah dengan kondisi ini,” katanya.
Iskandar menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin menghabiskan semua uang yang tersisa di pemerintah daerah.
“Kalau saya gunakan semua bagaimana kita bayar listrik? Bagaimana kita gaji aparatur? Kita perkirakan lebih kurang daya rusak yang ditimbulkan ini hampir mencapai Rp3 triliun. Ini kendala-kendala kami di lapangan,” paparnya.
Kondisi Bantuan dan Pengungsi
Bahkan, kata Iskandar, hingga kini masih ada desa yang belum bisa ditembus untuk diberi bantuan.
“Kita harus putar ke daerah kecamatan yang lain yang berjam-jam, sementara mereka tidak makan. Kalau stok beras saya punya hari ini, tapi Indomie tidak ada, minyak goreng tidak ada, sarden tidak ada.”
“Kalau saya kasih beras saja, maka mereka bagaimana makannya? Air mineral, air bersih tidak ada yang bisa kita pasok, 3 hari ini solar BBM ya, deadlift pertalite tidak ada,” ujarnya.
“Kemudian saya bawa bantuan ke pengungsi, mereka tidak ada gas untuk memasak. Mengandalkan kayu, kayunya basah, harus cari kayu yang kering,” jelas Iskandar.
Tanggapan dari BNPB
Menanggapi keluhan Bupati Aceh Timur tersebut, Kepala pusat data informasi komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Mahari, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini.
“Kita sebaiknya tidak dalam konteks membenturkan salah satu institusi dengan institusi yang lain ya, karena di kami juga sangat sangat berupaya maksimal untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat ini,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Abdul juga mengatakan bahwa pemerintah turut hadir langsung untuk membantu penanggulangan bencana ini.
Kunjungan Presiden Prabowo
Buktinya Presiden Prabowo Subianto terjun langsung ke lokasi untuk melihat sendiri kondisi bencana di Aceh pada Senin lalu.
“Bapak Presiden mengunjungi Aceh untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga tidak setengah-setengah dalam membantu pemerintah daerah upaya tanggap darurat ini, semua sumber daya juga Bapak Presiden sendiri menyampaikan secara maksimal akan diserahkan,” ujar Abdul.
Saat kunjungan langsung itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah pusat bakal menghemat anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga desa dan kecamatan yang terdampak bencana.
“Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” ucapnya.
Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalur yang putus hingga jembatan-jembatan yang rusak.
Data Korban dan Kerusakan
Hingga kini, korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia 156 orang dan terluka mencapai 1.838 jiwa.
Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga (KK) terdampak.
“Dari data sementara, korban luka ringan berjumlah 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal dunia 156 orang, dan 181 orang masih dinyatakan hilang,” kata Jubir Posko Komando Kantor Gubernur Aceh, Murthalamuddin, Senin, dilansir diskominfo.acehprov.go.id.
Sementara berdasarkan data di Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, jumlah pengungsi hingga Senin mencapai 478.847 jiwa yang tersebar di 828 titik pengungsian di seluruh wilayah terdampak.
Kerusakan Fasilitas Umum dan Infrastruktur
Selain korban jiwa, musibah itu juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, yakni 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah, 4 unit pondok pesantren.
Kemudian untuk kerusakan infrastruktur antara lain ada 295 titik jalan dan 146 unit jembatan. Sedangkan kerugian harta benda masyarakat ada 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, hingga lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah, dan 12.012 hektare kebun.
Bantuan Logistik dari Kapal Basarnas
Kapal Negara (KN) SAR Purworejo yang berasal dari pangkalan Batam di bawah Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tanjungpinang resmi di-BKO-kan atau dikirim ke Aceh, untuk mendrop personel sekaligus membawa logistik guna membantu penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh.
Kasi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Eko Suprianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengisian bahan bakar dan air di Pelabuhan Ulee Lheue.
Selain itu, kapal juga mengangkut berbagai bantuan dari pemerintah dan masyarakat yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Logistik tersebut nantinya akan dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke daerah-daerah terdampak banjir.
“Membawa logistik lebih kurang estimasi 15 ton, berupa beras, mie instan, kemudian 3 ambulans beserta medis, termasuk satu mobil tangki air, terus perlengkapan lainnya yang akan diturunkan di Lhokseumawe,” ujar Eko di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Senin, dikutip dari Reformasi.co.id.
Bantuan yang dibawa KN SAR Purworejo itu merupakan hasil koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari masyarakat.
Eko mengatakan, hal ini menunjukkan kepedulian bersama terhadap warga yang kini sedang berjuang menghadapi dampak banjir.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa kapal tidak menerima penumpang dari masyarakat umum.
“Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir warga yang ingin ikut, karena prioritas utama adalah logistik. Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana,” kata Eko.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar distribusi bantuan berjalan maksimal dan tidak terkendala kapasitas kapal.
Dengan demikian, seluruh logistik yang sudah dipersiapkan dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.