Beranda Berita Banser NU Cianjur Minta Bupati Mundur: Janji Insentif Guru Ngaji Dianggap Politik...

Banser NU Cianjur Minta Bupati Mundur: Janji Insentif Guru Ngaji Dianggap Politik Murahan

0
82

Kritik Terhadap Bupati Cianjur Menggelora, Banser NU dan Guru Ngaji Menuntut Tanggung Jawab

Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) bersama para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam kebijakan pemerintah setempat. Mereka menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang dinilai gagal memenuhi janji kampanye terkait insentif bagi guru ngaji.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Rabu (12/11/2025), mereka menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati telah mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan tidak menjalankan komitmen yang sempat dijanjikan saat Pilkada 2020 lalu. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam sejarah politik daerah yang menunjukkan krisis kepercayaan terhadap pemimpin.

Banser NU: Bupati Cianjur Telah Menipu Rakyat

Komandan Satkorcab Banser NU Cianjur, H. E. Durohman, menyampaikan secara tegas bahwa kekecewaan ini bukan sekadar ketidakpuasan biasa, tetapi sudah mencerminkan penilaian moral terhadap pemimpin daerah. Ia menegaskan bahwa janji kampanye untuk memberikan insentif kepada guru ngaji belum juga direalisasikan hingga saat ini.

“Sejak masa kampanye hingga kini sudah hampir empat tahun berlalu, namun tak ada realisasi konkret terkait program insentif yang dijanjikan,” ujar Durohman dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa dengan tidak dilaksanakannya janji tersebut, maka Bupati dan Wakil Bupati telah melakukan penipuan terhadap rakyat.

Kekecewaan Para Guru Ngaji dan Pesantren

Para guru ngaji yang hadir dalam forum tersebut mengaku merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka menilai janji insentif yang dulu menjadi daya tarik kampanye hanya merupakan gimmick politik yang tidak berpijak pada niat tulus untuk menyejahterakan pegiat keagamaan.

“Janji insentif bagi guru ngaji adalah bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam mendidik generasi. Tapi kalau itu hanya dijadikan alat untuk meraih suara, kami merasa dikhianati,” kata salah seorang guru ngaji asal Kecamatan Warungkondang.

Banser Cianjur Sebut Pemimpin Tak Amanah

Durohman menilai ketidakterlaksanaan janji tersebut menunjukkan sikap tidak amanah seorang pemimpin. Ia menyebut bahwa kejujuran dan tanggung jawab moral adalah hal yang tak bisa ditawar oleh seorang kepala daerah.

“Situasi ini mencerminkan watak dan karakter pemimpin yang tidak amanah. Kami menilai ada niat jahat dalam menggapai kekuasaan,” ucapnya dengan nada tajam.

Desakan Mundur untuk Bupati dan Wakil Bupati

Dalam pernyataan sikapnya, Banser NU Cianjur bersama unsur pesantren dan tokoh masyarakat mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur segera mundur dari jabatannya.

“Kami menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur diturunkan dari jabatannya karena tidak memenuhi janji mereka kepada rakyat, terutama kepada para guru ngaji yang telah berjasa besar,” tutur Durohman.

Desakan ini mendapat sambutan dari sejumlah kalangan pesantren dan organisasi keagamaan lain di Kabupaten Cianjur yang menilai pemerintah daerah perlu melakukan introspeksi serius atas lemahnya komitmen mereka terhadap sektor keagamaan.

Respons Pemkab Cianjur Masih Ditunggu

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan sikap dari Banser NU dan para tokoh pesantren. Beberapa sumber di lingkungan Pemkab menyebut bahwa isu ini masih dalam pembahasan internal dan akan segera diklarifikasi oleh Bupati Cianjur dalam waktu dekat.

Fenomena ini mencerminkan krisis kepercayaan politik di tingkat daerah. Janji politik yang tidak ditepati menjadi bom waktu bagi kepala daerah, apalagi ketika menyangkut sektor keagamaan yang melibatkan jaringan pesantren dan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Banser NU: Tuntutan Kejelasan Moral dan Tanggung Jawab

Banser NU Cianjur menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menciptakan instabilitas politik, tetapi menuntut kejelasan moral dan tanggung jawab publik dari para pemimpin yang dulu datang ke pesantren dengan janji kesejahteraan.

“Kalau janji itu tak ditepati, maka rakyat berhak menagih,” tutup Durohman dalam forum yang disambut takbir oleh peserta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini