BNI telah berhasil menyalurkan dana pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp40,7 miliar hingga akhir Oktober 2025. Dana tersebut disalurkan kepada 41 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik di sisi pasokan maupun permintaan.
Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa total penyaluran sebesar Rp40,7 miliar terdiri dari Rp28,1 miliar untuk sisi supply yang dialokasikan kepada tujuh pelaku UMKM dan Rp12,66 miliar untuk sisi demand yang diberikan kepada 34 pelaku UMKM.
“Capaian ini setara dengan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang mencapai Rp267 miliar berdasarkan data Kementerian PUPR dengan 117 debitur,” ujar Iqbal dalam pernyataannya, Rabu (12/11/2025).
Menurut Iqbal, pada sisi supply, KPP bertujuan untuk mendukung pengembang, kontraktor, serta pelaku UMKM dalam pengadaan tanah, bahan bangunan, serta barang dan jasa. Sementara itu, pada sisi demand, fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah maupun toko yang menjadi sarana kegiatan usaha mereka.
Program KPP resmi diluncurkan pada 21 Oktober 2025. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan sekaligus membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing di sektor riil.
Mekanisme yang digunakan dalam program KPP mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang BNI atau kanal digital resmi. Proses pengajuan mencakup analisis, persetujuan, dan pencairan dana yang dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan.
Untuk menjaga kualitas pembiayaan, BNI menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko. Di antaranya:
- Optimalisasi ekosistem perumahan dengan melibatkan pengembang, kontraktor, dan UMKM bahan bangunan.
- Sinergi dengan pemerintah daerah serta pengembang untuk memastikan legalitas aset dan kelayakan usaha.
- Penggunaan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan Credit Scoring System dalam menilai karakter serta kapasitas calon debitur.
Iqbal menambahkan bahwa BNI juga melakukan monitoring portofolio kredit secara berkala agar tetap sesuai dengan profil risiko perusahaan.
Selain itu, Iqbal menyebut bahwa perseroan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia sebagai upaya percepatan penyaluran KPP.
Dalam rangka memenuhi target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir 2025, BNI optimistis dapat melampaui target tersebut. Dengan rincian porsi sebesar Rp100 miliar di sisi supply dan Rp150 miliar di sisi demand.
Program KPP menjadi salah satu inisiatif penting BNI dalam mendukung pertumbuhan sektor perumahan dan UMKM di Indonesia. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaborasi yang kuat, BNI berkomitmen untuk terus memberikan solusi pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
