Peringatan Serius dari Peneliti UGM Mengenai Risiko Hukum Penggunaan APBN untuk Proyek Whoosh
Sejumlah ahli dan tokoh masyarakat mengangkat isu penting terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Salah satunya adalah Zaenur Rohman, seorang peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia memberikan peringatan serius tentang risiko hukum yang bisa timbul jika pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana negara untuk pembayaran utang proyek tersebut.
Zaenur menegaskan bahwa keputusan seperti ini harus diambil setelah dilakukan kajian hukum mendalam (legal due diligence). Menurutnya, langkah cepat tanpa persiapan yang matang berpotensi menyebabkan masalah hukum di masa depan, termasuk risiko tindak pidana korupsi. Ia menilai, penggunaan APBN untuk membayar utang antar-badan usaha (B2B) tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga bisa menjadi beban bagi rakyat.
“Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan semberono, jangan sembarangan,” ujar Zaenur dalam dialog di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025).
Ia menilai, meskipun ada skema lain seperti PMN (Penyertaan Modal Negara) atau penugasan barang, penggunaan APBN dalam transaksi B2B tetap memiliki konsekuensi yang serius. “Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN.”
Selain risiko hukum, Zaenur juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh. Audit ini diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek yang telah menelan dana besar. Ia menegaskan bahwa audit akan membantu menjawab pertanyaan mengenai apakah masalahnya berasal dari perencanaan yang buruk, proses pembangunan yang tidak optimal, atau adanya markup harga.
“Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa.”
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru berbicara soal bail out atau kelanjutan proyek ke Banyuwangi sebelum hasil audit diumumkan secara transparan. “Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya.”
Perbedaan Pandangan antara Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan
Perbedaan pandangan terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana penggunaan APBN untuk proyek Whoosh. Sementara Purbaya menolak sama sekali campur tangan pemerintah dalam utang proyek tersebut, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut.
Menkeu Purbaya menilai proyek Whoosh seharusnya dikelola oleh korporasi Danantara, sehingga tanggung jawab keuangannya juga berada di sana. “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi. “Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa subsidi negara untuk layanan publik, termasuk transportasi, adalah bentuk kehadiran pemerintah. “Tadi disampaikan oleh Menhub bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran. “Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi. “Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya.
