Indramayu – Para petani mengeluhkan tentang peruntukkan lahan demplot yang ada di sekitar kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se-Kabupaten Indramayu.
Pasalnya, lahan pertanian yang sedianya diperuntukkan sebagai demplot alias demonstration plot, yang mana fungsinya sebagai lahan percontohan, diduga tidak difungsikan.
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan kelompok tani se-Kecamatan Karangampel, Juntinyuat, dan Sliyeg, yakni H. Urip. Ia menyampaikan keluhannya lewat lewat pesan terbuka di WhatsApp ke Bupati Indramayu, Nina Agustina.
Urip mengatakan, sebelumnya sudah ada instruksi bahwa lahan-lahan di sekitar Kantor BPP se-Kabupaten Indramayu tidak masuk ke Penghasilan Asli Daerah (PAD).
“Sebab lahan-lahan tersebut diperuntukkan sebagai lahan percontohan. Tapi kenyataannya tidak,” keluh Urip.
Urip menyatakan kalau lahan tersebut disewa-sewakan ke petani. Bahkan untuk demplot itu petani memakai lahan sendiri tanpa ada pendampingan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan – red.) setempat.
“Untuk demplot kami memakai lahan sendiri, biaya sendiri, tanpa ada pendampingan PPL,” tegas Urip.
Untuk itu Urip yang mewakili kelompok tani di tiga kecamatan ini meminta agar Bupati Indramayu melakukan evaluasi terhadap kinerja koordinator BPP se-Kabupaten Indramayu.
“Saya memohon Ibu Bupati untuk mengevaluasi kinerja koordinator BPP se-Kabupaten Indramayu,” pungkas Urip.
Sampai saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait atas beredarnya pesan yang dikirimkan oleh H. Urip tersebut.