Kunker DPRD Padang Pariaman di Sleman Mengundang Kritik
Di tengah situasi darurat yang melanda Kabupaten Padang Pariaman dan wilayah Sumatera, sejumlah anggota Komisi I dan IV DPRD setempat memilih untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini terjadi pada Selasa (2/12), dan langsung memicu reaksi dari berbagai pihak.
Kunjungan tersebut mendapat kritik tajam, termasuk dari pejabat setempat di Sleman yang menerima rombongan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, menyampaikan pendapatnya dengan tegas. Ia menegaskan bahwa jika menghadapi kondisi serupa, dirinya tidak akan memilih untuk melakukan kunker.
“Mari memahami ayat Tuhan ini. Pakai hati itu kadang-kadang diingatkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Radar Jogja, Rabu (3/12).
Agung bahkan memberikan contoh pengalaman pribadinya ketika pernah dijadwalkan bertugas ke Manado, tetapi Sleman sedang menghadapi demonstrasi. “Saya putuskan tidak berangkat. Kalaupun harus nombok tiket, cuma satu lah kira-kira. Sebagai leader, tidak berangkat,” tambahnya, memberi sindiran halus namun tegas terhadap pilihan DPRD Padang Pariaman.
Tujuan Kunker yang Dianggap Tidak Sesuai
Menurut informasi yang diperoleh, tujuan dari kunker tersebut adalah untuk mempelajari penanganan Dinas Sosial, urusan P3K, hingga bidang pariwisata. Namun, keberangkatan mereka dinilai sangat ironis, mengingat bencana masih berlangsung di Padang Pariaman dan ribuan warga sangat membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menjelaskan alasan kunker tersebut. Ia menyatakan bahwa kunjungan tidak bisa dibatalkan karena sudah terjadwal. “Tidak mungkin juga dibatalkan, karena ini sudah terjadwal dan tidak enak juga kami sudah masuk surat,” katanya seusai agenda kunker.
Afredison menambahkan bahwa setidaknya tiga hingga empat kecamatan di Padang Pariaman mengalami dampak parah akibat banjir bandang. Mulai dari jembatan yang putus hingga ribuan warga terdampak. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa BPBD, pemerintah daerah, hingga pihak pusat sudah turun melakukan penanganan.
Tanggapan Masyarakat dan Kalangan Politik
Kritik terhadap tindakan DPRD Padang Pariaman tidak hanya datang dari pihak Sleman, tetapi juga dari masyarakat dan kalangan politik lokal. Banyak yang merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan kerja, apalagi dalam kondisi darurat.
Beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa keputusan ini mencerminkan kurangnya empati terhadap rakyat yang sedang berjuang menghadapi bencana. Mereka menuntut agar pemerintah daerah lebih fokus pada penanganan darurat dan tidak terjebak dalam aktivitas administratif yang tidak mendesak.
Pertanyaan tentang Prioritas dan Tanggung Jawab
Pertanyaan pun muncul tentang prioritas dan tanggung jawab para anggota DPRD. Apakah kunjungan kerja ini benar-benar diperlukan, atau justru menjadi bentuk pengabaian terhadap rakyat yang sedang membutuhkan bantuan?
Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai transparansi dan komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Bagaimana cara pihak legislatif menjelaskan keputusan mereka kepada publik, serta bagaimana mereka menangani keluhan masyarakat terkait tindakan yang dianggap tidak sesuai.
Kesimpulan
Peristiwa kunker DPRD Padang Pariaman ke Sleman mengundang banyak pertanyaan dan kritik. Dalam situasi darurat, keputusan seperti ini dianggap tidak proporsional dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan bencana dan kebutuhan rakyat semakin kuat.
Dengan adanya kritik yang muncul, diharapkan DPRD dapat segera meninjau kembali kebijakan dan prioritas mereka. Masyarakat berharap agar para anggota dewan lebih responsif dan empati terhadap kondisi yang sedang dialami oleh warga mereka.