Kinerja Keuangan PLN Semester I 2025 Menunjukkan Pertumbuhan yang Menggembirakan
Pengelolaan keuangan PT PLN (Persero) pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup solid. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola utang secara sehat. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), PLN mencatatkan pendapatan sebesar Rp281 triliun hingga bulan Juni 2025, meningkat dari Rp262 triliun pada periode yang sama tahun 2024.
Penjualan tenaga listrik menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan PLN, dengan kontribusi sebesar Rp179,58 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 4,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonom Defiyan Cory menyampaikan bahwa kinerja PLN dalam hal pendapatan maupun laba usaha sangat baik, menunjukkan pengelolaan keuangan yang terukur.
Sepanjang tahun 2024, PLN berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp545,4 triliun, meningkat sebesar 11,9 persen dibandingkan pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp487,38 triliun. Sementara itu, laba usaha pada semester pertama tahun 2025 mencapai Rp30 triliun, naik 7,1 persen dari Rp28 triliun pada semester yang sama tahun 2024.
Dari sisi neraca, total aset PLN pada akhir Juni 2025 mencapai Rp1.796,64 triliun, lebih tinggi dari jumlah aset pada akhir tahun 2024 yang sebesar Rp1.772,37 triliun. Adapun total utang PLN tercatat sebesar Rp734,26 triliun, terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp195,12 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp539,14 triliun.
Rasio utang terhadap aset PLN masih berada di bawah 50 persen, sedangkan rasio utang terhadap ekuitas berada di angka 69,1 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kondisi utang PLN relatif sehat untuk sebuah perusahaan sebesar PLN. Meski demikian, Defiyan Cory menilai bahwa kritik yang menyebut utang PLN sebagai “beban harian” tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, utang korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan utang rumah tangga karena dirancang sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang.
Namun, ia tetap mengingatkan bahwa beban usaha PLN masih cukup tinggi, terutama biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp94 triliun serta pembelian tenaga listrik sebesar Rp91 triliun. Untuk mengurangi tekanan tersebut, Defiyan menyarankan pemerintah agar turun tangan dalam skema kontrak Take Or Pay (TOP) yang selama ini memberatkan PLN.
Selain itu, ia juga mendorong agar semua transaksi energi primer domestik menggunakan mata uang Rupiah. Menurutnya, penggunaan Rupiah dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi kurs. Beban selisih kurs cenderung lebih besar ditanggung oleh BUMN energi seperti PLN dan Pertamina, sementara sektor keuangan justru memperoleh keuntungan.
Stabilitas PLN tidak bisa dilepaskan dari dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten. Tanpa adanya kebijakan yang stabil, risiko eksternal dapat menekan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus memberikan dukungan yang diperlukan agar PLN dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan berkelanjutan.
