Penghargaan untuk Gubernur Papua Tengah dalam Percepatan Stop BABS
Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Pusat, Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes, memberikan Piagam Anugerah Penghargaan kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H, pada Jumat (21/11/2025) di Nabire, Papua Tengah. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan inovasi yang dilakukan oleh Gubernur dalam percepatan program stop buang air besar sembarangan (BABS) di Provinsi Papua Tengah.
Penghargaan tersebut juga merupakan pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS). Seluruh kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh UNICEF.
“Ini sebagai bentuk perhargaan dan apresiasi karena telah berkomitmen dalam percepatan program stop BABS di Provinsi Papua Tengah,” ujar Arif.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya dalam mewujudkan 100 persen Stop BABS.
“Kami pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) khususnya untuk mewujudkan 100 persen Stop BABS,” ujarnya.
Strategi yang Dilakukan Pemerintah Papua Tengah
Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa strategi percepatan Stop BABS melalui Dinas Kesehatan. Namun, upaya-upaya tersebut belum maksimal mengingat Stop BABS membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Selain sektor kesehatan, kami juga membutuhkan dukungan kuat dari sektor keciptakaryaan, pemberdayaan masyarakat, pemerintah distrik dan pemerintah kampung/kelurahan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan penyusunan kebijakan, alokasi dana APBD yang cukup signifikan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pentingnya Program Stop BABS
Sanitasi yang baik dan memadai menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Menurut WHO, buruknya kondisi sanitasi menjadi salah satu penyebab utama timbulnya penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi cacingan yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sanitasi yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab 30% dari kasus penyakit diare di Indonesia setiap tahun, yang terutama terjadi di kalangan anak-anak. Akses terhadap sanitasi yang layak juga berpengaruh pada pencapaian pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga sanitasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Capaian Nasional dan Daerah
Secara nasional, pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan akses sanitasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya tersisa 3,2% masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Namun, berdasarkan data yang sama, masih terdapat 23,72% rumah tangga di Provinsi Papua Tengah yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Data Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SI-STBM) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada akhir Tahun 2024 lalu, hanya 23 kampung/kelurahan dari total 1.208 atau hanya 2% kampung/kelurahan di Provinsi Papua Tengah yang sudah dinyatakan mencapai 100% Stop BABS.
Harapan dari UNICEF
Wash Officer Unicef Papua, Reza Hendrawan, berharap komitmen pemerintah dalam program Stop BABS bisa terlaksana melalui regulasi alokasi dana dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing dinas yang bersinergi dalam program tersebut.
“Jadi ini bukan hanya tugas sektor kesehatan saja tapi juga sektor yang lain seperti dinas pekerjaan umum dan dinas pemberdayaan kampung,” tambahnya.
