Indramayu, Reformasi.co.id – Setiap tanggal 9 Februari, Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN) sebagai bentuk penghormatan terhadap peran penting pers dalam perjalanan bangsa.
Perayaan ini bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua di Indonesia yang berdiri pada 9 Februari 1946.
Sejarah Penetapan Hari Pers Nasional
Hari Pers Nasional pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 oleh Presiden Soeharto. Keputusan ini dibuat atas usulan PWI dan berbagai organisasi pers lainnya sebagai wujud penghargaan terhadap kontribusi pers dalam pembangunan nasional.
Tanggal 9 Februari dipilih karena memiliki makna historis yang erat dengan perkembangan pers di Indonesia. Pada tahun 1946, PWI didirikan di Surakarta dalam suasana revolusi kemerdekaan, dengan tujuan memperjuangkan kebebasan pers serta mendukung perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan.
Peran Pers dalam Perjalanan Bangsa
Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, menyebarluaskan informasi, dan mengawal jalannya demokrasi. Pada masa kolonial, surat kabar seperti Medan Prijaji, Bintang Timoer, dan Soeara Merdeka menjadi alat perjuangan melawan penjajahan.
Di era reformasi, pers semakin bebas dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
Tantangan dan Masa Depan Pers
Meski memiliki kebebasan lebih luas dibandingkan era sebelumnya, pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah disinformasi, hoaks, serta tekanan ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan media independen.
Selain itu, munculnya media sosial sebagai sumber informasi alternatif juga menuntut pers untuk beradaptasi dalam menyajikan berita yang lebih akurat dan kredibel.
Dalam setiap peringatan Hari Pers Nasional, insan pers diingatkan akan pentingnya menjaga kode etik jurnalistik, melawan penyebaran berita palsu, serta tetap berpegang pada prinsip independensi.
Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab demi terciptanya demokrasi yang sehat dan kuat.
