Keterputusan Sejarah Konferensi Asia Afrika dan Peran Pancasila dalam Sistem Internasional
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa Indonesia mengalami keterputusan sejarah terkait Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung di Bandung pada 1955. Keterputusan ini menimbulkan ketidakpastian dalam sikap pemerintah dalam memperjuangkan bangsa-bangsa yang tertindas.
“Kita menjadi bangsa yang begitu gamang dalam politik luar negeri bebas aktif dalam memperjuangkan bangsa-bangsa tertindas,” ujarnya saat memberikan pidato dalam seminar Peringatan 71 KAA dengan tema ‘Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini’ di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026.
Pada masa Presiden Soekarno, siswa dan siswi SMA diberikan materi dari buku “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics”. Buku ini berisi pengetahuan geopolitik dan eksistensi Republik Indonesia dengan narasi pembebasan. Pembelajaran tersebut dilengkapi dengan buku “Merahnya Ajaran Soekarno” karya Airlangga Pribadi Kusman.
Buku tersebut mencakup hasil akhir dari KAA di berbagai bidang. Dalam bidang politik, Hasto mengklaim bahwa Pancasila relevan dalam sistem internasional. “Pancasila menjadi jawaban atas sistem internasional yang anarkis,” kata dia.
Selain itu, buku ajar tersebut juga menjelaskan misi Indonesia dalam kerja sama ekonomi. “Bagaimana membangun bangsa yang berdikari, tentang bagaimana memulihkan struktur ekonomi yang menghisap sebagai hasil dari kolonialisme,” ujar Hasto.
Di bidang kebudayaan, hasil KAA berisi upaya membebaskan manusia dari penjajahan. Menurut Hasto, pemerintah Orde Baru menjauhkan masyarakat Indonesia dari sejarah tentang Indonesia merdeka.
Dalam seminar ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan memberikan pidato kunci pada seminar peringatan 71 tahun KAA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati akan menyampaikan pidato pada pukul 13.30 WIB.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Bonnie Triyana, serta para narasumber seperti Prof Hikmahanto (Pakar Hubungan Internasional), Dr. Dina Sulaeman (Pakar Timur Tengah), Andi Widjayanto (Eks Gubernur Lemhanas), dan Heri Akhmadi (mantan Dubes Jepang). Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR Fraksi PDIP dan sejumlah aktivis, antara lain Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Upaya Memperkuat Identitas Nasional Melalui Pendidikan
Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat identitas nasional. Dalam konteks ini, pembelajaran tentang sejarah KAA dan peran Indonesia dalam gerakan Asia Afrika menjadi sangat penting. Buku-buku seperti “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics” dan “Merahnya Ajaran Soekarno” tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran kolektif tentang nilai-nilai kebangsaan.
Hasto menekankan bahwa pendidikan harus mampu membuka wawasan siswa tentang geopolitik dan kontribusi Indonesia dalam dunia internasional. Hal ini penting agar generasi muda dapat memahami posisi Indonesia dalam sistem global dan memperkuat semangat untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.
Relevansi KAA dalam Konteks Global Terkini
Dalam era globalisasi yang dinamis, relevansi KAA tetap menjadi pedoman bagi negara-negara berkembang. Hasto menilai bahwa nilai-nilai yang dihasilkan dari KAA masih bisa menjadi acuan dalam menghadapi tantangan geopolitik modern. Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki kemampuan untuk menjadi solusi dalam menghadapi sistem internasional yang sering kali tidak adil.
Dengan memahami sejarah KAA, Indonesia dapat lebih percaya diri dalam menempatkan dirinya di panggung internasional. Semangat kebersamaan, persatuan, dan keadilan yang diusung dalam KAA tetap menjadi nilai-nilai yang relevan hingga saat ini.
Peran Aktivis dan Tokoh dalam Mengedepankan Nilai-Nilai KAA
Selain tokoh-tokoh partai, hadirnya aktivis dan pakar dalam seminar ini menunjukkan bahwa isu-isu yang dibahas dalam KAA tidak hanya menjadi topik akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial dan politik. Para aktivis seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia berperan dalam mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Para pakar seperti Prof Hikmahanto dan Dr. Dina Sulaeman memberikan perspektif lintas disiplin dalam membahas relevansi KAA. Dengan kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis, diskusi dalam seminar ini menjadi lebih kaya dan mendalam.
Kesimpulan
Seminar peringatan 71 tahun KAA tidak hanya menjadi momen untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi ajang refleksi tentang peran Indonesia dalam dunia internasional. Dengan memperkuat pendidikan, memperhatikan nilai-nilai Pancasila, dan melibatkan berbagai pihak, Indonesia dapat terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bangsa-bangsa tertindas.
