Usulan Perdamaian Gaza: Harapan dan Kritik yang Mengemuka
Usulan perdamaian yang diajukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk mengakhiri konflik di Gaza kembali menjadi perhatian global. Dalam proposal 20 poin yang dikeluarkan pada Senin, 29 September 2025, Trump menawarkan rencana yang disebut sebagai jalan keluar dari krisis yang telah berlangsung lama. Dokumen ini juga mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meskipun tidak semua pihak melihatnya sebagai solusi yang pasti.
Proposal tersebut mencakup berbagai aspek penting, termasuk tata kelola Gaza setelah gencatan senjata, keterlibatan Otoritas Palestina (PA), serta pembentukan pasukan internasional untuk menjaga keamanan. Namun, sejumlah kritik muncul dari berbagai pihak, terutama karena ketidakjelasan dalam beberapa poin utama.
Pemerintahan Transisi di Gaza
Salah satu poin yang paling kontroversial adalah tentang tata kelola Gaza setelah gencatan senjata. Dalam usulan Trump, diperkenalkan komite teknokratis yang bertugas memimpin layanan publik di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai siapa anggota komite tersebut, bagaimana mekanisme kerjanya, atau siapa yang akan mengawasi proses tersebut.
Trump sendiri menyebut bahwa dirinya bersama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, akan memimpin sebuah dewan perdamaian internasional yang bertugas mengawasi komite transisi. Meski demikian, masih belum jelas apakah lembaga ini akan independen atau bagaimana partisipasi rakyat Palestina dalam rencana pemerintahan transisi ini.
Posisi Otoritas Palestina
Isu lain yang menjadi sorotan adalah peran Otoritas Palestina (PA) dalam pengelolaan Gaza. Proposal menyebutkan bahwa Gaza akan dikelola oleh komite transisi hingga PA dianggap siap mengambil alih. Namun, hingga saat ini, tidak ada tolok ukur atau jadwal pasti kapan hal itu bisa terjadi.
Netanyahu secara eksplisit menolak kemungkinan PA kembali berkuasa di Gaza. Ia menyatakan bahwa Gaza akan dikelola bukan oleh Hamas maupun PA, tetapi oleh pihak lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan Palestina dan bagaimana mereka akan menempatkan diri dalam skenario baru ini.
Pasukan Stabilisasi Internasional
Trump juga mengusulkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan Gaza. Namun, publik internasional meragukan keberadaan pasukan ini karena tidak ada kejelasan negara mana yang bersedia mengirim pasukan, mandatnya, serta kemampuan mereka menghadapi Israel jika terjadi pelanggaran.
Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan internasional tidak akan efektif dalam menjaga perdamaian, terutama jika terjadi konflik kembali.
Jadwal Mundurnya Israel
Pertanyaan besar lainnya adalah kapan Israel benar-benar akan menarik diri dari Gaza. Dalam proposal, penarikan dilakukan secara bertahap, bergantung pada standar keamanan dan demiliterisasi. Namun, sampai saat ini, tidak ada jadwal konkrit atau indikator yang jelas.
Israel tetap ingin mempertahankan perimeter keamanan sampai Gaza dianggap bebas dari ancaman teror. Hal ini dikhawatirkan hanya memperpanjang status quo tanpa kepastian bagi rakyat Gaza.
Masa Depan Negara Palestina
Poin terakhir yang paling krusial adalah soal prospek negara Palestina yang merdeka. Trump menyatakan bahwa jika rekonstruksi Gaza berhasil dan PA melaksanakan reformasi, maka ada kemungkinan pembicaraan soal kenegaraan. Namun, masa depan Palestina hingga kini masih dinilai tergantung pada serangkaian syarat yang samar.
Dengan demikian, usulan perdamaian Gaza yang diajukan oleh Trump-Netanyahu membawa harapan baru, tetapi juga membuka sederet poin-poin kritis yang perlu ditindaklanjuti segera. Masih banyak yang harus dikerjakan agar perdamaian benar-benar dapat tercapai dan memberikan kestabilan bagi rakyat Gaza.
