Indramayu, Reformasi.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membahas kelanjutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran wilayah.
Langkah ini dilakukan seiring dengan meningkatnya desakan dari berbagai pihak untuk membuka kembali peluang pembentukan DOB.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pencabutan moratorium harus dilakukan dengan cermat.
“Pencabutan ini perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk memastikan anggaran yang cukup dan menetapkan daerah prioritas untuk pemekaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wamendagri juga menegaskan bahwa pembahasan DOB merupakan salah satu agenda utama Kemendagri. Saat ini, Kemendagri juga tengah mengkaji sistem pemilu sebagai bagian dari tanggung jawabnya.
337 Usulan DOB Masuk dalam Daftar Kemendagri
Berdasarkan data Kemendagri yang dipaparkan dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (10/12), terdapat 337 usulan pembentukan DOB. Usulan tersebut terdiri dari:
- 42 provinsi baru
- 248 kabupaten baru
- 36 kota baru
- 6 daerah istimewa baru
- 5 daerah otonomi khusus baru
Tunggu Kemauan Politik Presiden
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pencabutan moratorium berada di level kebijakan Presiden.
“DPR maupun kementerian/lembaga hanya bisa menunggu political will Presiden untuk mencabut moratorium,” kata Rifqinizamy saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024) kemarin.
Jawa Barat Siapkan Infrastruktur Dasar DOB
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono, meminta agar kabupaten/kota induk serta pemerintah provinsi mempersiapkan infrastruktur dasar untuk calon DOB.
“Persaingan cukup ketat karena usulan DOB yang diterima DPR sudah lebih dari 200,” jelasnya.
Ono juga mengungkapkan beberapa wilayah di Jawa Barat yang tengah dikaji untuk menjadi DOB, di antaranya Cikampek dan Bandung Selatan. Ia berharap Jawa Barat menjadi prioritas setelah moratorium dicabut.
Adapun usulan DOB yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan persetujuan DPRD meliputi:
- Kabupaten Cirebon Timur
- Kabupaten Bogor Barat
- Kabupaten Sukabumi Utara
- Kabupaten Garut Selatan
- Kabupaten Bogor Timur
- Kabupaten Indramayu Barat
- Kabupaten Cianjur Selatan
- Kabupaten Tasikmalaya Selatan
- Kabupaten Garut Utara
- Kabupaten Subang Utara
Distribusi Usulan DOB di Jawa
Menurut data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja DPD, berikut adalah rincian usulan DOB di beberapa provinsi di Pulau Jawa:
Jawa Barat
- Provinsi: 3 usulan
- Kabupaten: 15 usulan
- Kota: 2 usulan
- Daerah Istimewa: 1 usulan
Jawa Tengah
- Daerah Istimewa: 1 usulan
- Kabupaten: 5 usulan
- Kota: 1 usulan
Jawa Timur
- Provinsi: 2 usulan
- Kabupaten: 1 usulan
