Jakarta, Reformasi.co.id – Pemerintah memastikan tidak akan ada libur sebulan penuh selama bulan Ramadhan 2025 bagi siswa sekolah. Anak-anak tetap akan mengikuti pembelajaran dengan skema khusus yang disiapkan oleh pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa istilah “libur Ramadhan” tidak relevan.
“Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, yang ada adalah pembelajaran di bulan Ramadhan,” ujar Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) kemarin.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang konsep pembelajaran khusus untuk diterapkan selama Ramadhan. Konsep ini merupakan hasil pembahasan bersama tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Abdul Mu’ti, konsep tersebut sudah rampung dan hanya menunggu penerbitan surat keputusan sebelum diumumkan kepada publik. Rencananya, pengumuman akan dilakukan setelah Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungan kerja di Arab Saudi.
Langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai kebijakan ini positif untuk memastikan anak-anak tetap produktif selama bulan puasa.
Namun, ia mengingatkan agar skema pembelajaran Ramadhan disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
“Kami juga menyarankan agar menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah,” ujar Lalu saat dihubungi pada Sabtu (18/1/2025).
Lalu juga menyoroti pentingnya memperhitungkan kebutuhan siswa nonmuslim, terutama di daerah dengan mayoritas nonmuslim seperti Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
Ia juga meminta agar pembelajaran selama Ramadhan lebih banyak menekankan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti, akhlak, dan ibadah.
“Kami sepakat tidak libur, sebab jika sebulan penuh di rumah tentu akan sangat tidak produktif bagi siswa-siswi kita,” tambahnya.
Awal Munculnya Isu Libur Sebulan
Wacana libur penuh selama Ramadhan awalnya diusulkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i, pada Desember 2024. Kebijakan ini sempat mengingatkan publik pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan sebulan penuh selama Ramadhan.
Namun, setelah pembahasan lintas kementerian, wacana tersebut tidak diambil. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi, seperti libur penuh dengan kegiatan keagamaan, libur sebagian, atau tetap masuk seperti biasa.
Hasil akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem pembelajaran khusus selama Ramadhan. Meski detailnya belum dipublikasikan, konsep ini dirancang agar siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang relevan selama bulan puasa.
Pengumuman resmi terkait skema ini dijadwalkan pekan depan.
