Jakarta, Reformasi.co.id – Kabar duka datang dari dunia ekonomi dan politik Indonesia. Ekonom sekaligus mantan Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Arif Budimanta, meninggal dunia pada Sabtu (6/9/2025) dini hari.
Informasi wafatnya Arif disampaikan langsung oleh pihak keluarga. Dalam keterangan resmi, keluarga menyebut Arif berpulang pada pukul 00.06 WIB di Jakarta. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.
Keluarga memohon doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan.
Riwayat Hidup dan Pendidikan
Arif Budimanta Sebayang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 15 Maret 1968. Ia menempuh pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Ilmu Tanah dan lulus pada 1990. Gelar magister diraihnya dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Alam pada 1996, sebelum melanjutkan studi doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI yang diselesaikan pada 2006.
Pada 2015, Arif memperdalam ilmu keuangan melalui program di University of Chicago dan mengikuti Senior Executive Program di Harvard Business School. Ia juga terlibat dalam ASEAN-ROK Next Generation Opinion Leaders Program yang digagas The Korea Foundation.
Karier Politik dan Akademik
Arif Budimanta dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan. Ia menjabat Ketua DPP PDIP periode 2005–2010, Anggota DPR RI 2009–2014, serta Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI pada 2009–2013.
Selain aktif di politik, Arif juga berkiprah di dunia akademik dan menulis sejumlah karya. Beberapa bukunya antara lain Indonesia Masa Kini dan Masa Depan dalam Membangun Kemandirian Indonesia (1994), Community Development di Industri Pertambangan (2003), serta Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan di Indonesia Masa Kini (2004).
Pada 2019, Presiden Jokowi menunjuk Arif sebagai salah satu staf khusus presiden bidang ekonomi. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute, Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, serta duduk di Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Pada 2024, jasa dan kontribusinya diakui negara dengan penganugerahan Bintang Jasa Pratama oleh Presiden Joko Widodo. Arif juga tercatat sebagai dosen Magister Keuangan Syariah di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
Dalam perjalanan kariernya, Arif sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2025 terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Meski tidak tercatat dalam agenda resmi pemeriksaan saat itu, juru bicara KPK menyatakan kehadirannya diperlukan sebagai saksi untuk memperkuat alat bukti yang sedang diteliti penyidik.
