Menteri Dalam Negeri Ingatkan Bahaya Penetapan Darurat Bencana Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan penting terkait wacana penetapan darurat bencana nasional di beberapa wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia menilai bahwa keputusan tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat potensi dampaknya yang luas, baik secara internasional maupun ekonomi.
Tito menjelaskan bahwa istilah “bencana nasional” sering kali disalahpahami oleh negara-negara lain sebagai situasi darurat yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bisa berujung pada tindakan pencegahan seperti pengeluaran travel warning atau bahkan travel banned dari negara-negara asing.
“Jika kita menyatakan bencana nasional, negara lain bisa mengira seluruh Indonesia terdampak. Akibatnya mereka mengeluarkan travel warning, bahkan travel banned,” ujarnya saat menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025) malam.
Destinasi Wisata Tetap Aman, Tapi Risiko Salah Persepsi Tetap Ada
Meskipun ada wacana penanganan darurat, Tito menegaskan bahwa banyak destinasi wisata utama Indonesia tidak terdampak banjir maupun tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Ia menyebutkan sejumlah daerah tujuan wisata internasional tetap aman dikunjungi.
“Bali tidak terdampak, Labuan Bajo tidak terdampak, Borobudur juga tidak terdampak. Daerah industri di Kalimantan dan Sulawesi juga aman,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa negara-negara lain sering kali tidak memahami besarnya wilayah Indonesia. Karena itu, istilah “bencana nasional” akan dipandang secara luas hingga diasumsikan terjadi dari Sabang sampai Merauke.
“Bencana nasional bisa diasumsikan dari Sabang sampai Merauke. Wisatawan akhirnya batal ke Bali atau Labuan Bajo. Ini merugikan kita,” tegasnya.
Penanganan Bencana Tetap Maksimal Meski Tanpa Status Darurat Nasional
Meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, Tito memastikan bahwa penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut sudah dilakukan semaksimal mungkin. Menurutnya, penanganannya telah sesuai standar skala nasional.
“Walau belum ditetapkan sebagai bencana nasional, perlakuannya sudah sama seperti penanganan nasional,” ujar Tito.
Data Korban Jiwa dan Kerusakan Terus Diperbarui
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang. Data tersebut berasal dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
– Sumatera Utara: 283 meninggal, 169 hilang, 613 luka.
– Sumatera Barat: 165 meninggal, 114 hilang, 112 luka.
– Aceh: 156 meninggal, 181 hilang, 1.800 luka.
Selain itu, data lainnya mencatat:
– 3.500 rumah rusak berat
– 4.100 rumah rusak sedang
– 20.500 rumah rusak ringan
– 271 jembatan rusak
– 282 fasilitas pendidikan terdampak
Data tersebut terus diperbarui secara berkala karena proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah.
