Indramayu, Reformasi.co.id – Kabupaten Indramayu masih menghadapi kekurangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis. Hingga awal Agustus 2025, dari total kebutuhan 134 titik dapur, baru 14 SPPG yang beroperasi. Sementara itu, puluhan lainnya masih menunggu pencairan anggaran atau sedang dalam tahap persiapan.
Deden Bonni Koswara, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyiapkan mekanisme terstruktur dalam menjalankan program makan bergizi gratis.
“Program ini langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jika tidak ada koordinasi yang baik, penerima manfaat bisa salah sasaran dan program menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, Satgas harus segera terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas,” ujar Deden pada Senin (11/8/2025).
Satgas yang terbentuk diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan Badan Geologi Nasional (BGN). Sinergi ini akan mempercepat pendistribusian makanan bergizi kepada kelompok sasaran, seperti anak-anak sekolah dan masyarakat rentan lainnya.
Deden menambahkan bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampak jangka panjang terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Program makan bergizi gratis yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ini mencakup peserta didik di berbagai jenjang pendidikan serta kelompok non-peserta didik, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kebijakan ini menjadi salah satu program strategis nasional untuk membentuk generasi emas Indonesia pada tahun 2045.
Menurut Ayu Nabila, perwakilan BGN di Kabupaten Indramayu, jumlah penerima manfaat di daerah ini diperkirakan mencapai 33.500 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setidaknya diperlukan 134 dapur yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, pencapaian saat ini baru sekitar 10%.
“Saat ini, 14 SPPG sudah beroperasi. Sebanyak 15 SPPG lainnya menunggu pencairan dana operasional, dan sekitar 80 hingga 90 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyiapan sarana, peralatan, dan tenaga pelaksana,” jelas Ayu.
Ayu mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam mempercepat program ini adalah memastikan kesiapan logistik dan ketersediaan sumber daya manusia di lapangan. Bahkan dapur yang sudah beroperasi pun perlu mendapatkan suplai bahan pangan secara konsisten dan dukungan distribusi yang tepat waktu.
Pengawasan dan Kualitas Pelayanan
Ayu menambahkan bahwa BGN bersama Pemkab Indramayu sedang menyiapkan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel. Setiap dapur akan memiliki standar operasional, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga distribusi makanan ke sasaran.
“Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah SPPG yang berdiri, tetapi juga pada kualitas pelayanannya. Makanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan gizi penerima, serta disertai dengan edukasi gizi yang tepat,” kata Ayu.
Ia juga optimis bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan koordinasi yang intensif, Indramayu dapat mempercepat pembentukan SPPG dan menjalankan program ini secara berkelanjutan.
“Kami berharap program ini tidak hanya menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan bergizi. Ini akan menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang,” tutup Ayu.
