Pemprov Papua Barat Daya Menunjukkan Kemajuan Signifikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tata kelola keuangan daerah. Setelah mengalami penurunan kinerja penyerapan dan penyusunan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) pada periode 2024–2025, Pemprov PBD berhasil bangkit dan mencatatkan prestasi membanggakan pada Tahun Anggaran 2026.
Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menjelaskan bahwa perbaikan ini merupakan hasil dari langkah strategis dan kolaboratif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh Perangkat Daerah (PD), serta DPRP Papua Barat Daya.
“Pada 2024–2025, kinerja otsus masih rendah, baik dari sisi penyerapan maupun administrasi,” ujar Yakob.
Ia menambahkan bahwa intensitas rapat koordinasi terus ditingkatkan, khususnya dengan PD pengelola dana otsus. Selain itu, Pemprov PBD juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Kementerian Keuangan.
“Seluruh masukan dan arahan dari kementerian kami tindak lanjuti. Puji Tuhan, hasilnya terlihat pada 2026,” katanya.
Masuk 10 Besar Nasional Meski sebagai Provinsi Termuda
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Papua Barat Daya berhasil masuk 10 besar nasional, meski merupakan provinsi termuda di Indonesia. Di wilayah Tanah Papua, Papua Barat Daya menempati peringkat pertama.
“Mulai dari pembahasan KUA-PPAS, persidangan bersama DPRP, hingga penetapan APBD pada November, seluruh proses berjalan sinergis,” jelas Yakob.
Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal mampu mendorong percepatan pembangunan, meskipun Papua Barat Daya masih menghadapi keterbatasan sebagai daerah otonom baru.
Proses Penyusunan APBD Berjalan Lancar
Yakob menekankan bahwa semua tahapan dalam penyusunan APBD berjalan dengan baik. Mulai dari pembahasan KUA-PPAS hingga penetapan APBD pada bulan November.
“Di akhir tahun ini, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan kepada seluruh PD sebagai dasar pelaksanaan program tahun 2026,” pungkasnya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Otsus
Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemprov PBD untuk meningkatkan kinerja Otsus antara lain:
- Peningkatan intensitas rapat koordinasi dengan PD pengelola dana otsus.
- Kolaborasi dengan lembaga pemerintah pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan Kementerian Keuangan.
- Pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mendukung percepatan pembangunan.
- Sinergi antara TAPD, PD, dan DPRP dalam menyusun APBD.
Hasil yang Diraih dan Tantangan yang Dihadapi
Meskipun berhasil masuk 10 besar nasional, Papua Barat Daya masih menghadapi beberapa tantangan, terutama sebagai daerah otonom baru. Namun, dengan kolaborasi yang baik dan upaya maksimal, Pemprov PBD berhasil membuktikan bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk mencapai prestasi.
