Polemik Pemakzulan Gus Yahya di PBNU
Pembahasan tentang pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Yahya, menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini bermula dari beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada hari Kamis (20/11/2025).
Rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 pengurus Syuriyah PBNU tersebut berlangsung selama tiga jam dan menghasilkan beberapa keputusan penting terkait dinamika internal organisasi. Risalah rapat yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, mencantumkan tuntutan agar Gus Yahya melepas jabatannya.
Tuntutan tersebut didasarkan pada musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rais Aam PBNU. Dalam risalah tersebut disebutkan bahwa “Musyawarah kemudian menetapkan agar KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.” Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk secara sukarela menyatakan pengunduran diri. Jika dalam tiga hari tidak ada pernyataan mundur, maka pemberhentian resmi akan dilakukan oleh Syuriyah.
Salah satu alasan utama tuntutan mundur tersebut adalah adanya pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Narasumber tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional, yang dinilai tidak sejalan dengan perjuangan NU. Selain itu, Syuriyah juga menilai pelaksanaan AKN NU tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Tata kelola keuangan organisasi juga menjadi perhatian serius dan dianggap perlu ditinjau ulang oleh Syuriyah.
Bantahan dari PBNU
Empat hari setelah penyebaran risalah tersebut, muncul bantahan resmi dari jajaran PBNU. Bantahan tersebut disampaikan oleh Katib Aam PBNU, KH Akhmad Said Asrori, seusai silaturahmi kiai dan alim ulama. Silaturahmi tersebut digelar di Kantor PBNU, Jakarta, pada Senin, (24/11/2025).
KH Akhmad Said Asrori menegaskan bahwa tidak ada proses pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU Gus Yahya. “Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu,” kata Said dalam jumpa pers. Said Asrori menyatakan bahwa seluruh kiai dan alim ulama sepakat agar kepengurusan PBNU tetap berjalan. “Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi,” ujarnya.
Menurutnya, kepengurusan harus tuntas hingga akhir masa jabatan, yakni sampai Muktamar yang diperkirakan kurang lebih satu tahun lagi. Said Asrori juga menekankan bahwa tidak ada bentuk paksaan pengunduran diri kepada siapa pun dalam jajaran PBNU. Ia mengajak seluruh pihak di lingkungan PBNU untuk menjaga kekhidmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur dan mujahadah. “Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok,” tegasnya.
Gus Yahya Menolak Mundur
Gus Yahya secara tegas mengatakan penolakan untuk mundur. Hal itu diucapkan dengan alasan mendapat mandat dari peserta muktamar untuk memimpin PBNU sebagai ketua tanfidziyah selama 5 tahun sejak Muktamar NU ke-34 pada 2021 di Provinsi Lampung. “Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU, karena itu akan saya jalani selama 5 tahun, insya Allah saya sanggup,” kata dia.
Mengenai kehadiran akademisi Amerika Serikat, Peter Berkowitz, yang dikenal pro-zionis, Yahya pada 28 Agustus 2025 meminta maaf kepada publik atas hadirnya narasumber tersebut. Yahya juga mengaku belakangan ini banyak mendengar rumor tentang dirinya. Karena hanya sebatas rumor, ia memilih untuk tidak menanggapi satu per satu isu tersebut. Yahya menyebut salah satu rumor yang beredar bahkan menuduh dirinya memakai uang organisasi sebesar Rp 900 miliar. “Macam-macam rumor yang keluar, ada yang menyebut saya makan uang organisasi Rp 900 miliar, dan sebagainya,” ujar saudara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut.
