Indramayu, Reformasi.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menegaskan sikap tegas menolak permintaan pengosongan gedung sekretariat partai yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu.
Melalui konferensi pers yang digelar pada Senin (14/7/2025), jajaran pimpinan partai menyampaikan pernyataan resmi dan meminta pemerintah daerah bertindak adil dalam penertiban aset milik negara.
Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H. Sirojudin, didampingi oleh Sekretaris DPC Sahali dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu Edi Fauzi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat balasan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
“Kami sudah menyiapkan jawaban tertulis yang akan segera kami kirimkan. Dalam surat tersebut kami tegaskan bahwa penggunaan gedung sekretariat DPC PDI Perjuangan masih sah secara hukum, berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pinjam pakai yang berlaku hingga 20 Juli 2027,” terang Sirojudin.
Sebelumnya, Sekda Indramayu mengirimkan surat permintaan agar gedung tersebut dikosongkan paling lambat 31 Juli 2025. Namun, PDI Perjuangan mempertanyakan keadilan dari kebijakan itu.
Menurut Sirojudin, hanya PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menerima surat tersebut, sementara sejumlah partai lain yang juga menempati aset daerah tidak mendapatkan perlakuan serupa.
“Kalau ini memang soal penertiban, kami tidak akan menolak. Tetapi jangan tebang pilih. Jika hanya dua partai yang ditegur, maka ini bukan penertiban, melainkan ketidakadilan dalam pengelolaan aset negara,” tegasnya.
Meski demikian, PDI Perjuangan tetap menyatakan komitmennya untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas di wilayah Indramayu. Namun, partai berlambang banteng tersebut menegaskan tidak akan tinggal diam jika merasa diperlakukan secara tidak adil.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Indramayu, Sahali, mengungkapkan bahwa sebelum konferensi pers digelar, pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu sempat mengunjungi sekretariat partai.
“Kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi perdamaian. Namun apabila kami ditekan atau dilecehkan, kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak menghendaki konflik, tetapi kami juga tidak akan tunduk pada tindakan semena-mena,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Edi Fauzi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
“Kami akan tetap bersikap kritis, karena itulah tugas fraksi di parlemen. Fraksi PDI Perjuangan akan terus memastikan tata kelola keuangan daerah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
