Jakarta Reformasi.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) kemarin. Pelantikan ini sekaligus menandai berdirinya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, Gus Irfan menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) selama kurang lebih 10 bulan. Pemerintah bersama DPR kemudian menyepakati pembentukan kementerian khusus yang menangani penyelenggaraan haji dan umrah, fungsi yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama. Mulai 2026, seluruh layanan terkait ibadah haji dan umrah akan sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian baru ini.
Latar Belakang Gus Irfan
Gus Irfan merupakan tokoh asal Jawa Timur yang lahir di Jombang pada 24 April 1962. Ia adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari, sekaligus putra dari KH Yusuf Hasyim. Dalam dunia politik, ia dikenal sebagai kader Partai Gerindra.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo mempercayakan jabatan Kepala BP Haji kepadanya sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Riwayat pendidikannya dimulai dari SMPP Jombang (kini SMA Negeri 2 Jombang) pada 1977–1981. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Brawijaya, Malang, dan meraih gelar sarjana pada 1985.
Dua dekade kemudian, tepatnya pada 2000–2002, ia kembali menempuh pendidikan pascasarjana di universitas yang sama hingga memperoleh gelar magister. Gelar doktor di bidang Manajemen Pendidikan Islam diraih dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang.
Kiprah Organisasi dan Politik
Selain aktif di bidang akademik, Gus Irfan juga tercatat pernah menjabat di sejumlah organisasi. Ia menjadi Sekretaris Umum Pesantren Tebuireng pada 1989–2006, anggota Lembaga Perekonomian NU (2015–2016), serta pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Timur untuk periode 2024–2027.
Pada Pemilu 2024, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur VIII dengan perolehan suara sebanyak 77.433 suara. Keberhasilan politik tersebut memperkuat posisinya hingga akhirnya dipercaya memimpin kementerian yang baru dibentuk.
