Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Bandung
Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Orpad) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025. Survei ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hasil survei tersebut akan menjadi indikator dalam mengukur kualitas layanan pemerintah, sekaligus menjadi dasar perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menyampaikan bahwa survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya, hasil survei ini akan menjadi dasar kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami dari Komisi I DPRD Kota Bandung, yang berfokus pada pemerintahan, harus memprioritaskan pandangan opini yang berasal dari masyarakat Kota Bandung. ASN juga harus meyakini bahwa bukan hanya pimpinan yang dijadikan pedoman, tetapi apakah masyarakat mengakui kinerja bapak dan ibu sekalian dengan hasil yang sesuai hasil survei kepuasan layanan? Mari bersama-sama kita jadikan hasil survei ini tolok ukur kebijakan ke depan,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Simposium Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di Hotel Horison, Bandung, belum lama ini.
Radea menambahkan bahwa Komisi I DPRD Kota Bandung sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang telah menggelar survei kepuasan masyarakat ini dan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
Pemanfaatan ahli dari luar instansi dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi. Hal ini terlihat dari kritikan atau masukan yang ditemukan dari hasil survei tersebut.
“Saya betul-betul melihat apa yang dicerminkan survei ini sudah mendekati yang kami dengar dari warga, dalam reses dan aspirasi yang diterima anggota DPRD, atau dari media massa, yang menjadi pertimbangan perbaikan ke depan,” ucapnya.
Berbagai Permasalahan yang Muncul
Radea menemukan sejumlah tema permasalahan yang muncul dari hasil survei, yang sejalan dengan aspirasi yang sering diterima oleh dewan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, mulai dari persoalan kemacetan, sampah, hingga administrasi kependudukan (Adminduk).
“Masalah Adminduk juga menjadi bagian integral penting yang harus dipenuhi oleh Pemkot karena dia berfungsi untuk melindungi masyarakat dari sejak lahir hingga meninggal dunia,” ujarnya.
Radea berharap setiap pengaduan yang masuk tidak menjadi beban, tetapi malah menjadi data yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti permasalahan hingga selesai. Menurutnya, masyarakat adalah mentor terbaik dalam hal pelayanan publik.
“Kita ingin masyarakat terus percaya kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa diandalkan. Semoga survei ini bisa menghasilkan apa saja yang selama ini menjadi kendala buruk agar diprioritaskan penyelesaiannya. Bila diminta bantuan, kami di DPRD selalu siap membantu sesuai peraturan berlaku. Saya juga berharap masyarakat bisa terus menyampaikan apresiasi kepada ASN Kota Bandung bila respons layanan membuat warga nyaman. Saya mohon survei ini untuk terus dilakukan setiap tahun, secara periodik,” ujar Radea.