Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Seni di Indonesia
Ketua Umum Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), Raden Haji Oma Irama atau lebih dikenal sebagai Rhoma Irama, menyampaikan bahwa pemerintah belum hadir secara keseluruhan dalam pengelolaan seni di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengenai harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bersama Badan Legislasi DPR.
Rhoma menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung seni, khususnya musik dangdut yang memiliki penggemar luas di Indonesia. Ia mencontohkan negara seperti Amerika Serikat, di mana devisa negara berasal lebih besar dari sektor seni dibandingkan sumber daya alam lainnya.
“Jika kita ambil benchmark dari Amerika Serikat, ternyata devisa negara mereka itu lebih banyak dari seni, ketimbang sumber daya lain,” ujar Rhoma saat berbicara di Kompleks DPR pada Kamis, 20 November 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa para seniman, terutama yang tergabung dalam PAMDI, akan sangat bahagia jika pemerintah hadir dan terlibat dalam pengelolaan seni. Rhoma memberikan contoh sukses industri seni Korea Selatan, baik dari drama maupun musik, yang berhasil mencapai kesuksesan besar karena kehadiran penuh pemerintah.
“Jadi, ke depan, saya berharap pemerintah dapat bersungguh-sungguh hadir dalam pengelolaan seni di Indonesia,” tambah pemain film Satria Bergitar tersebut.
Proses Revisi UU Hak Cipta
Harmonisasi revisi UU Hak Cipta sedang dijalankan oleh Baleg DPR, termasuk dengan mengundang asosiasi pencipta lagu, musikus, dan lembaga manajemen kolektif dalam rangka menerima masukan. Proses ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara DPR, pemerintah, serta perwakilan musikus, artis, dan pencipta lagu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat pembahasan revisi UU Hak Cipta merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa besok akan diadakan rapat pertama tim perumus di DPR RI.
“Saya sudah monitor bahwa setelah pertemuan itu, besok akan diadakan rapat pertama tim perumus di DPR RI,” ucap Dasco di Kompleks DPR pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Politikus Partai Gerindra ini berharap hasil rapat tim perumus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan bisa mempercepat proses pembahasan revisi UU Hak Cipta. Dengan demikian, aturan-aturan yang dihasilkan terkait dengan royalti lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kreatif.
Pentingnya Keterlibatan Pemerintah
Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan bahwa seni, khususnya musik dangdut, bisa berkembang secara berkelanjutan. Rhoma menekankan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga melibatkan kebijakan yang mendukung ekosistem seni di Indonesia.
Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan transparan, para seniman akan merasa lebih aman dalam berkarya. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan, sehingga bisa bersaing di pasar internasional.
Selain itu, kehadiran pemerintah juga akan memberikan dorongan bagi para seniman untuk terus berkarya tanpa khawatir akan hak cipta yang tidak terlindungi. Dengan begitu, potensi seni Indonesia bisa lebih maksimal dimanfaatkan.
