Pekanbaru menjadi salah satu pusat perhatian dalam penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga saat ini, sebanyak 1.512.338 warga Riau telah menerima manfaat dari program tersebut. Dalam pelaksanaannya, program ini dikelola melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru.
Berbagai Kelompok Masyarakat Terlibat dalam MBG
Menurut Kepala KPPG Pekanbaru, Dr Syartiwidya, penerima manfaat program ini mencakup berbagai kelompok masyarakat, seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan gizi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan program, kini terdapat 674 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang tersebar di seluruh wilayah Riau. Setiap SPPG bertugas memberikan makanan bergizi kepada ratusan penerima manfaat. Menurut estimasi, satu dapur dapat melayani sekitar 3.000 orang. Dengan jumlah tersebut, setiap dapur berpotensi menerima dana sebesar Rp450 juta dalam dua pekan. Dana ini digunakan untuk biaya bahan makanan, operasional hingga sewa tempat.
Dampak Ekonomi yang Signifikan
Jika dihitung secara keseluruhan, perputaran dana dari program MBG di Riau diperkirakan mencapai Rp81 miliar setiap dua pekan. Angka ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga turut menggerakkan roda perekonomian daerah.
Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Riau. Setiap SPPG diperbolehkan bekerja sama dengan 10 hingga 15 pemasok bahan pangan dari lingkungan sekitar. Bahan-bahan seperti sayur, ikan, dan komoditas lainnya diprioritaskan berasal dari wilayah setempat. Hal ini memastikan perputaran ekonomi tetap berlangsung di masyarakat lokal.
Keterlibatan UMKM dan Ketahanan Pangan
Syartiwidya menegaskan bahwa pihaknya mendorong penggunaan pemasok yang berada di sekitar dapur. Tujuannya adalah untuk memperkuat keterlibatan UMKM sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program
Meskipun program ini menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti. Faktor geografis dan keterbatasan transportasi sering kali mengganggu kelancaran distribusi bahan baku.
Untuk mengatasi hal ini, BGN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kabupaten dan kota. Tujuan dari pembentukan Satgas ini adalah memastikan operasional dapur tetap berjalan optimal, meski ada tantangan di lapangan.
Pengaturan Teknis yang Ketat
Dari sisi teknis, pelaksanaan program ini diatur secara ketat melalui 40 Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 63 Tahun 2025 yang diterbitkan BGN. Salah satu ketentuan utamanya adalah proses memasak dilakukan dalam rentang waktu 4 hingga 6 jam sebelum makanan dikonsumsi. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Selain itu, para juru masak diwajibkan memiliki sertifikasi kelayakan serta memahami standar higienitas. Proses penyortiran, pencucian hingga penyimpanan bahan baku harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Dengan demikian, kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi.
