Kebakaran Rumah Hakim yang Menangani Kasus Korupsi Proyek Jalan: Tindakan yang Harus Dilakukan
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyoroti pentingnya penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian kebakaran rumah Khamazaro Waruwu, Ketua Majelis Hakim Medan. Kejadian ini terjadi saat Khamazaro sedang memimpin sidang di pengadilan. Ia mengaku baru mengetahui kebakaran setelah dihubungi oleh tetangganya.
Sudding menilai bahwa peristiwa ini bukanlah insiden biasa, melainkan kemungkinan besar merupakan tindakan kejahatan terencana. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap keselamatan hakim dan keluarganya, tetapi juga mengancam keteguhan sistem hukum di tengah tekanan terhadap aparat penegak hukum.
- Dugaan kejahatan terencana ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengintimidasi atau bahkan membunuh hakim yang sedang menangani kasus-kasus penting.
- Sudding meminta aparat kepolisian untuk bertindak cepat dengan melakukan penyelidikan secara terbuka dan profesional.
- Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada kesimpulan “kebakaran biasa”, karena konteksnya menyentuh jantung sistem keadilan.
Perlindungan terhadap Hakim dan Penyidik
Sudding menekankan perlunya perlindungan sistemik terhadap hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani perkara besar. Ia mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta menjaga independensi peradilan sesuai amanat konstitusi.
- Pemerintah harus memastikan bahwa hakim yang menunjukkan integritas dalam mengungkap fakta korupsi dilindungi.
- Penegakan hukum tidak boleh dibalas dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa.
Perkembangan Terkini Mengenai Kasus Korupsi
Rumah milik Khamazaro Waruwu terbakar di Komplek Taman Harapan Indah, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa.
Khamazaro dikenal sebagai hakim yang sering menangani perkara korupsi di Sumatera Utara. Sejak akhir September 2025, ia memimpin sidang kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut.
- Selain Topan Ginting, tersangka lainnya adalah eks Kepala UPTD Dinas PUPR Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto.
- Dua kontraktor, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) Akhirun Piliang dan Direktur Utama PT Rona Mora, Reyhan Dulsani, juga terlibat dalam kasus ini.
- Kedua kontraktor tersebut dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pada Rabu (3/11/2025).
Tindakan yang Harus Diambil
Sudding meminta Mahkamah Agung dan Polri untuk meningkatkan sistem keamanan bagi hakim-hakim yang menangani kasus strategis dan bernilai tinggi. Ia menilai bahwa perjuangan melawan korupsi akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum dibiarkan menghadapi ancaman sendirian.
- Negara harus memastikan bahwa keadilan tidak surut hanya karena kebenaran yang terancam.
- Penegakan hukum harus dilakukan dengan konsistensi dan tanpa intervensi dari pihak luar.
Kesimpulan
Peristiwa kebakaran rumah Khamazaro Waruwu menjadi peringatan keras bagi sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya untuk mengintimidasi atau menghentikan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi mendalam dan memberikan perlindungan yang memadai kepada para aparat penegak hukum.
