Indramayu, Reformasi.co.id – Sejumlah petani di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, melayangkan protes keras terhadap dugaan hilangnya sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) yang semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan bertani mereka.
Peristiwa ini memicu kemarahan kelompok tani “Sri Merta” yang menuding ketua kelompok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas raibnya peralatan tersebut.
Menurut laporan yang diterima, alsintan yang hilang meliputi tiga unit traktor sawah, empat mesin pompa air, dan dua unit mesin perontok padi (grabag). Para petani merasa dikhianati karena bantuan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, justru tidak mereka rasakan manfaatnya.
Salah satu petani, Awi, mengungkapkan bahwa kelompok tani di Blok Tegal Semaya kini kesulitan mengelola lahan karena minimnya dukungan sarana produksi. Ia mengaku para petani bahkan harus mengumpulkan dana secara swadaya demi menyewa mesin pompa air agar tetap bisa mengolah sawah.
“Kami sampai harus iuran sesama anggota demi bisa menyewa mesin pompa. Kalau bantuan dari pemerintah tidak bisa dimanfaatkan, lalu apa gunanya? Bukankah tujuannya untuk meringankan beban petani?” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
Awi menambahkan bahwa keberadaan alsintan dari pemerintah seharusnya menjadi sarana penting untuk meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas lahan, dan pendapatan petani. Namun, harapan tersebut seolah sirna akibat dugaan penyalahgunaan bantuan.
“Kalau bantuan seperti ini tidak benar-benar sampai kepada petani, bagaimana mungkin kesejahteraan petani bisa meningkat?” tegasnya.
Diketahui, pada 2 Mei 2025, kelompok tani Sri Merta telah menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah desa agar dilakukan penertiban dan perombakan struktur keanggotaan kelompok tani tersebut.
Selain itu, mereka juga telah melayangkan surat ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta kepada Bupati Indramayu.
Namun, Kepala Desa Singakerta, Urip, saat dikonfirmasi pada Minggu (15/6/2025), menyatakan belum menerima secara fisik surat dari kelompok tani tersebut.
“Surat dari para petani secara fisik belum saya terima,” tulis Urip melalui pesan WhatsApp.
Menanggapi permintaan petani untuk merombak kepengurusan, Urip menyatakan hal itu dapat dilakukan apabila lebih dari separuh anggota kelompok menyetujuinya. Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam proses tersebut.
“Soal alsintan yang hilang, BPP yang lebih mengetahui rincian bantuan yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menemui pihak BPP,” tambahnya.
