Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) mengumumkan bahwa mereka telah melakukan verifikasi terhadap dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa beberapa klaim tidak terbukti setelah dilakukan verifikasi di lapangan.
Dalam konferensi pers di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat pada Senin (4/3/2024), Bagja menjelaskan bahwa kasus-kasus di beberapa daerah seperti Cilegon dan Jawa Tengah telah diselesaikan. Namun, ia menyoroti kesalahan dalam membaca formulir ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
“Di Sukoharjo, Kecamatan Gatak, dan Kelurahan Geneng, terdapat kesalahan laporan terkait formulir c hasil plano dan formulir d hasil di tingkat kecamatan. Kita perlu memahami bahwa ini bukanlah kejadian yang benar,” ujar Bagja.
Lebih lanjut, Bagja menyebut bahwa KPU telah melakukan perbaikan terhadap masalah teknologi Optical Character Recognition (OCR) yang sebelumnya diungkapkan tidak akurat dalam membaca formulir c hasil.
Meskipun demikian, ia mengingatkan agar KPU tetap melakukan rekapitulasi berjenjang secara manual sebagai acuan penghitungan suara.
“Meskipun ada perbaikan dalam OCR, rekapitulasi berjenjang manual tetap menjadi hal yang tidak boleh dihentikan. Hal ini menjadi acuan untuk penghitungan suara yang akurat,” tegas Bagja.
Sementara itu, KPU menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan suara perolehan untuk PSI dalam pemilihan legislatif DPR RI 2024.
Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa lonjakan suara PSI di website pemilu2024.kpu.go.id disebabkan oleh ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca foto formulir model C.hasil plano.
“Kami menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan suara. Ada ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca formulir, dan data sedang dalam proses akurasi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu,” ucap Idham.
Idham juga menekankan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu akan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Meskipun teknologi OCR mengalami kendala, KPU berkomitmen untuk memastikan keakuratan data dan transparansi dalam proses pemilu.