Bandung, Reformasi.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan DPRD Jabar telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Awalnya, RAPBD yang diajukan Gubernur dalam nota pengantar berjumlah Rp29,9 triliun. Namun, setelah melalui pembahasan, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp30,9 triliun.
Proses persetujuan RAPBD 2025 ini berlangsung lebih cepat, selesai tiga minggu sebelum batas akhir yang ditetapkan pada 30 November 2024. Selanjutnya, dokumen anggaran tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan akhir sebelum disahkan.
“Alhamdulillah, pada hari ini Raperda APBD 2025 telah disepakati bersama. Proses ini bahkan bisa diselesaikan tiga minggu lebih awal dari tenggat waktu akhir, yaitu 30 November 2024,” kata Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jabar, dalam keterangannya pada Sabtu (9/11/2024).
Postur APBD Jawa Barat 2025 mencakup pendapatan sebesar Rp30,99 triliun, yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya.
Sementara itu, alokasi belanja daerah mencapai Rp31,07 triliun, yang terbagi menjadi belanja operasional, belanja modal, pengeluaran tak terduga, serta transfer ke pemerintah kabupaten dan kota.
Di sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan mencapai Rp693,39 miliar yang semuanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Untuk pengeluaran pembiayaan, direncanakan sebesar Rp616,81 miliar, yang meliputi penyertaan modal daerah sebesar Rp50 miliar dan pembayaran pokok utang senilai Rp566,81 miliar. Dengan demikian, pembiayaan bersih diperkirakan mencapai Rp76,58 miliar.
Bey menyampaikan bahwa persetujuan APBD 2025 ini membawa tanggung jawab besar bagi Pemprov dan DPRD untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang berjalan optimal dan membawa manfaat bagi warga Jawa Barat.
“Saya optimistis pembangunan di tahun 2025 akan terlaksana sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Bey.
Salah satu program prioritas dalam APBD ini adalah program makan siang bergizi gratis yang menjadi kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto, dengan alokasi anggaran senilai Rp1 triliun. Bey menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini masih menunggu arahan teknis dari Kemendagri.
“Kami sudah mempersiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Uji coba program terus dilakukan, dan kami menunggu arahan dari pemerintah pusat. Program ini menjadi prioritas karena merupakan bagian dari program nasional,” tutur Bey.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, membenarkan bahwa anggaran untuk program makan siang bergizi gratis telah diperbarui dalam RAPBD 2025. Berdasarkan instruksi Kemendagri, Jawa Barat harus mempersiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun.
“Kami sudah menyiapkan sekitar Rp793 miliar dan akan membahas kekurangan anggaran ini bersama badan anggaran DPRD. Targetnya, tambahan dana Rp207 miliar akan diupayakan dari pajak pokok dan dana bagi hasil,” jelas Herman.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menyatakan bahwa program makan siang bergizi gratis ini diterima baik oleh legislatif, mengingat manfaatnya yang signifikan untuk peningkatan kecerdasan anak. Program ini telah melalui kajian dan perbandingan dengan negara lain.
“Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapat asupan gizi yang baik mengalami peningkatan IQ yang signifikan. Oleh karena itu, program ini sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak kita,” kata Buky.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, juga menekankan bahwa alokasi anggaran Rp1 triliun ini bukan hanya tanggung jawab provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga harus turut menganggarkan dana untuk pelaksanaan program tersebut.
“Program ini didanai bukan hanya dari APBN, tapi juga melibatkan APBD provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.
Selain program makan siang, APBD 2025 Jabar juga mengalokasikan dana besar untuk pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran pendidikan mencapai 40,3%, melebihi persyaratan minimum 20% yang ditetapkan undang-undang. Sementara itu, anggaran kesehatan yang semula ditargetkan 10% dialokasikan sebesar 11,4%.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyatakan bahwa alokasi anggaran besar ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa tantangan utama di Jawa Barat, seperti pengurangan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan angka stunting yang masih di atas rata-rata nasional.
“Kami juga berkomitmen menurunkan angka stunting yang masih 21%, di mana rata-rata nasional hanya 20%,” pungkasnya.
