Indramayu, Reformasi.co.id – Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (24/2/2025), secara resmi meluncurkan Danantara Indonesia Sovereign Fund.
Badan ini akan bertugas mengelola seluruh aset dan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total nilai mencapai Rp 15.000 triliun atau setara dengan US$ 900 miliar.
Sebagai pengelola dana investasi negara, Danantara akan dipimpin oleh tiga direksi utama. Rosan P. Roeslani ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO).
Saat ini, Rosan juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Ia memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
Posisi Chief Operating Officer (COO) diisi oleh Dony Oskaria, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dony sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney serta Direktur di PT Garuda Indonesia Tbk.
Sementara itu, Pandu Sjahrir dipercaya sebagai Chief Investment Officer (CIO). Pandu merupakan investor di sektor teknologi dan saat ini menjabat sebagai eksekutif di Toba Bara Sejahtera (TBS).
Ia juga dikenal sebagai keponakan eks Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.
Selain jajaran direksi, Danantara juga memiliki Dewan Pengawas yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Wakil Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Muliaman D. Hadad.
Beberapa kepala lembaga negara seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan PPATK juga direncanakan akan bergabung sebagai pengawas badan ini.
Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan aset BUMN, mendanai proyek strategis nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa bergantung pada modal asing.
Badan ini juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%, mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap), serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang lebih terarah.
Secara struktur kepemilikan, Danantara akan memiliki 99% saham seri B di seluruh BUMN, sementara 1% saham seri A atau dwiwarna tetap dipegang oleh Kementerian BUMN.
Dalam pelaksanaannya, Dewan Direksi Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
