Permintaan Pemerintah untuk Menetapkan Bencana Nasional di Sumatra dan Aceh
Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Aceh, terus memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan. Salah satu kelompok yang mengambil peran penting dalam menangani situasi ini adalah Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra. Mereka meminta pemerintah segera menerapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut.
Dina Lumbantobing, koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan dan anggota koalisi tersebut, menjelaskan bahwa penanganan bencana saat ini masih tergolong lambat. Korban terus bertambah, sementara respons pemerintah dinilai belum optimal. Dina menekankan bahwa dengan penetapan status bencana nasional, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran bisa lebih cepat dan efektif.
“Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Prioritas Penanganan Bencana
Dalam penanganan bencana, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil menjadi prioritas utama. Mereka membutuhkan logistik yang cukup, termasuk air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Dina menyarankan agar pendistribusian bantuan dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan memastikan semua kelompok mendapatkan perlindungan.
Pemerintah juga diminta untuk membuka data terkini secara berkala. Data ini harus mencakup jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, serta penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan bahwa kelompok paling rentan tidak tertinggal.
Peran Organisasi Perempuan dan Masyarakat Sipil
Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal. Mereka berperan sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang.
Kondisi Terkini Bencana di Sumatra dan Aceh
Menurut data terbaru, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat terus meningkat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyebutkan bahwa hingga Jumat (28/11/2025), tercatat 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka.
Di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal dunia mencapai 216 orang, dengan 42 orang hilang. Di Aceh, terdapat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Sementara itu, di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka.
Selain itu, sejumlah akses darat lumpuh akibat bencana, sehingga pemberian logistik terhambat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mempercepat distribusi bantuan melalui jalur udara.
Kesimpulan
Situasi bencana di Sumatra dan Aceh memerlukan respons yang cepat dan komprehensif. Dengan penetapan status bencana nasional, harapan besar diarahkan pada percepatan penanganan dan pembagian bantuan yang lebih merata. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk organisasi perempuan dan masyarakat sipil, sangat penting untuk memastikan bahwa semua korban mendapatkan dukungan yang diperlukan.
