Kemenko PM Meraih Skor Tinggi dalam SPI KPK 2025
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam hal integritas. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, Kemenko PM mendapatkan skor sebesar 82,61, yang menjadikannya salah satu kementerian koordinasi dengan indeks integritas tertinggi. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dari Kemenko PM dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan bahwa pencapaian ini selaras dengan upaya yang dilakukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang lebih baik. Menurutnya, pemberdayaan hanya bisa berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap dana negara harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa terjadi kebocoran atau kompromi.
Pelibatan Banyak Institusi dalam SPI KPK 2025
Survei SPI KPK 2025 melibatkan sejumlah besar institusi dan responden. Totalnya mencapai 657 institusi serta 837.693 responden yang berasal dari berbagai sumber, termasuk internal, eksternal, hingga para ahli. Hasil survei ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan skor:
- Rentan: Skor di bawah 73
- Waspada: Skor antara 73 hingga 78
- Terjaga: Skor di atas 78
Hasil SPI KPK tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga alat ukur presisi untuk mengidentifikasi lembaga yang perlu diperbaiki dalam hal integritas dan prosedur pemerintahan yang rentan terhadap korupsi.
Komitmen untuk Perbaikan Sistem
Cak Imin menekankan bahwa skor yang diraih bukan akhir dari perjalanan. Yang lebih penting adalah tindak lanjutnya, yaitu bagaimana sistem dapat diperbaiki, celah penyimpangan ditutup, serta budaya kerja yang akuntabel dibangun. Menurutnya, integritas adalah inti dari agenda pemberdayaan.
Untuk mendukung pemberdayaan yang transparan, Kemenko PM memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN digunakan untuk memastikan program pemberdayaan tepat sasaran dan efektif. Masyarakat juga diajak untuk ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program berjalan sesuai harapan.
Tahun 2026 sebagai Tahun Konsolidasi
Kemenko PM menempatkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis dan terukur. Tujuannya adalah agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa hingga ke pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat.
Cak Imin menegaskan bahwa integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi rakyat. Dengan komitmen kuat dan langkah-langkah strategis, Kemenko PM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
