Desakan untuk Membangun Keadilan Iklim yang Berkelanjutan
Ratusan kelompok lingkungan dan hak asasi manusia telah mengajukan desakan kuat terhadap konferensi tingkat tinggi iklim global PBB atau COP30. Mereka menekankan pentingnya menghadapi akar sejarah krisis iklim dan memasukkan keadilan reparatif dalam agenda utama pertemuan tersebut. Surat yang ditandatangani oleh lebih dari 240 organisasi dan tokoh masyarakat ini menyatakan bahwa kejahatan historis seperti perbudakan dan kolonialisme menciptakan ketidaksetaraan global dalam akses sumber daya, mendorong kontribusi asimetris terhadap emisi, meningkatkan kerentanan terhadap bencana, serta terus mengecualikan banyak pihak dari pengambilan keputusan terkait iklim.
“Tanpa keadilan reparatif, tidak akan ada keadilan iklim sejati,” demikian pernyataan para penandatangan surat tersebut. Surat ini diprakarsai oleh organisasi seperti Instituto Luiz Gama dari Brasil dan Caribbean Pan African Network. Di antara para penandatangan termasuk Amnesty International Amerika Serikat (AS) dan cabang-cabang lokal Black Lives Matter.
Peran Brasil dalam Menjadi Pemimpin Keadilan Iklim
Surat tersebut juga mendesak negara-negara miskin yang akan hadir di COP30 untuk mendapatkan subsidi dari PBB. Selain itu, Indonesia menawarkan alternatif pendanaan iklim di COP30, dengan fokus pada paviliun Indonesia yang akan mempromosikan perdagangan karbon. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia juga memberikan dukungan atas surat ini. Surat tersebut akan dikirim ke pemerintah Brasil dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pekan ini.
Upaya mereparasi ketidakadilan historis menjadi bagian penting dari negosiasi iklim. Surat tersebut menyatakan bahwa krisis iklim bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari emisi gas rumah kaca, ekstraksi, perampasan, dan kekerasan rasial selama berabad-abad. Oleh karena itu, para penandatangan mendesak COP30 untuk mengatasi ketidakadilan historis dan kebutuhan akan reparasi sebagai bagian dari negosiasi apa pun tentang iklim.
Brasil, yang menerima lebih banyak orang yang diperbudak daripada negara lain mana pun dan memiliki populasi keturunan Afrika terbesar di luar Afrika, disebut sebagai negara yang layak memimpin seruan ini. Surat tersebut mengajukan agar Brasil dan COP30 menciptakan ruang resmi di KTT yang didedikasikan untuk keadilan iklim dan reparasi, yang dipimpin oleh orang Afrika, orang keturunan Afrika, dan masyarakat adat.
Selain itu, surat ini meminta Brasil untuk memasukkan tema-tema ini ke dalam agenda politiknya dan secara aktif memfasilitasi percakapan semacam itu di COP30.
Tuntutan Keadilan Reparatif yang Semakin Mendapat Dukungan
Tuntutan keadilan reparatif yang telah berusia berabad-abad telah mendapatkan momentum baru di seluruh dunia, tetapi reaksi keras terhadap tuntutan tersebut juga semakin meningkat. Para kritikus mengatakan negara dan lembaga modern tidak boleh membayar atau memberikan ganti rugi lain atas kesalahan sejarah. Namun, Anielle Franco, Menteri Kesetaraan Rasial Brasil, pernah menyampaikan bahwa kesalahan masa lalu telah lama tidak diakui oleh mereka yang berkuasa. Ia juga menjelaskan bahwa keadilan reparatif adalah tentang “membangun masa depan yang lebih bermartabat.”
Desakan ini menunjukkan bahwa masalah iklim tidak hanya terkait dengan lingkungan, tetapi juga dengan sejarah, keadilan, dan kesetaraan. Dengan memasukkan keadilan reparatif dalam agenda COP30, dunia dapat membuat langkah nyata menuju solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
