Gugatan Mahasiswa terhadap Pejabat Pemerintah atas Kerusuhan Demonstrasi
Seorang mahasiswa dari Podomoro University, Anthony Lee, mengajukan gugatan hukum terhadap sejumlah pejabat tinggi negara dan pihak kepolisian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini dilakukan dengan nilai tuntutan sebesar Rp 2,45 triliun. Para pihak yang menjadi tergugat antara lain DPR RI, Kapolda Metro Jaya, Kapolri, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia.
Gugatan ini terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dalam menangani demonstrasi yang berujung pada kerusuhan pada Agustus 2025 lalu. Anthony mengatakan bahwa pihak-pihak yang digugat dianggap gagal menciptakan rasa aman selama peristiwa tersebut berlangsung.
“Mereka dianggap tidak mampu menjaga keamanan selama demonstrasi berlangsung,” ujar Anthony kepada media sebelum persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Oktober 2025. Ia menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan berdasarkan kerugian yang dialami baik secara materiil maupun immateriil.
Kerugian materiil yang dirujuk oleh Anthony berasal dari kerusakan fisik seperti halte-halte yang terbakar akibat kerusuhan. Sementara itu, kerugian immateriil terkait dengan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan kepolisian.
Perkara ini telah terdaftar dengan nomor 619/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Dalam gugatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi tergugat pertama, sedangkan Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya sebagai tergugat kedua. Kapolri dan Gubernur DKI Jakarta bertindak sebagai turut tergugat, sementara Presiden Republik Indonesia menjadi tergugat ketiga.
Berdasarkan petitum yang diterima, Anthony meminta majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan. Dia menuntut agar para tergugat dan turut tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, ia juga meminta agar hubungan kausalitas antara perbuatan para tergugat dan kerugian yang dialami penggugat maupun masyarakat dapat dibuktikan secara nyata dan langsung.
Anthony meminta agar para tergugat dan turut tergugat dikenai tanggung jawab secara bersama-sama (hoofdelijke aansprakelijkheid) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 1,05 triliun. Selain itu, mereka juga diminta membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1,4 triliun.
Salah satu poin utama dalam petitum gugatan Anthony adalah permintaan agar para tergugat dan turut tergugat membayar keseluruhan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 2,45 triliun. Tuntutan ini merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat peristiwa kerusuhan tersebut.
Pihak Terkait dan Proses Hukum
Dalam proses hukum ini, beberapa pihak penting menjadi tergugat karena dinilai memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan selama demonstrasi. DPR RI dianggap bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan pengawasan kebijakan terkait keamanan. Sementara itu, Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya dan Kapolri dianggap gagal dalam penanganan situasi saat kerusuhan terjadi.
Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia juga menjadi tergugat karena dianggap memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan koordinasi dalam menangani situasi yang memicu kerusuhan. Proses hukum ini akan terus berjalan dengan melibatkan majelis hakim yang akan meninjau semua bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak penggugat.
Masa Depan Gugatan
Proses hukum ini akan menjadi langkah penting dalam menegaskan tanggung jawab pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat. Bagi Anthony Lee, gugatan ini bukan hanya tentang nilai uang, tetapi juga tentang keadilan dan perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan adanya gugatan ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keamanan dan pencegahan konflik di masa depan.