Kritik dari DPR terhadap Menteri Keuangan dan Tanggapan yang Menggelegar
Menteri Keuangan, Yudhi Sadewa, mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. DPR menilai bahwa tindakan Menteri Keuangan untuk mengomentari kebijakan kementerian lain tidak tepat. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya konsultasi dengan lembaga tersebut ketika mengeluarkan kebijakan pengalokasian anggaran.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan menegaskan bahwa masalah utama yang menjadi sorotannya adalah lambatnya serapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Ia menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan kepentingan pihak lain, tetapi fokus pada anggaran yang ia kelola.
“Saya nggak komentari kepentingan lain, saya bodo amat. Tapi gini, saya berkepentingan, anggaran saya terserap. Kalau nggak terserap, saya ambil uangnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Rabu (15/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Keuangan meminta K/L segera merealisasikan belanjanya dalam tiga bulan terakhir menuju akhir 2025. Ia menegaskan akan melakukan penyisiran anggaran K/L, dengan mempertimbangkan tanggal sisa waktu menuju akhir Oktober 2025. Tujuannya agar K/L segera mempersiapkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Jika hingga akhir Oktober anggaran tersebut belum terserap, maka pihaknya akan mulai melakukan penyisiran dan realokasi ke pos lain.
Purbaya juga menegaskan bahwa penyisiran anggaran dan pengalihan anggaran yang tidak terserap dengan baik ke pos lain tidak perlu menunggu atau mengajukan persetujuan dengan DPR.
“Itu kan setiap tahun juga ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang nggak terpakai, saya ambil aja. Atau bisa dibelanjain, kalau belanja ke tempat lain mungkin. Tapi kan ada belanja-belanja yang nggak harus persetujuan parlamen,” ungkapnya.
Penekanan DPR terhadap Komunikasi Politik
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan agar Menteri Keuangan memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Salah satu pernyataan yang disoroti oleh Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Kesimpulan
Pertemuan antara Menteri Keuangan dan DPR RI menunjukkan adanya perbedaan pendapat terkait kebijakan pengelolaan anggaran. Sementara Menteri Keuangan menekankan pentingnya serapan anggaran dan kebebasan untuk melakukan realokasi, DPR menekankan perlunya koordinasi dan konsultasi sebelum mengambil keputusan.
Kedua pihak perlu menjaga hubungan yang baik agar kebijakan ekonomi dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
