Kritik terhadap Tayangan Media yang Dinilai Merendahkan Pesantren
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan kecaman terhadap tayangan salah satu stasiun televisi nasional yang dinilai melecehkan para kiai dan lembaga pesantren. Ia menilai bahwa tayangan tersebut tidak hanya melanggar etika dan norma sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
“Kita harus menjaga ruang publik dari narasi-narasi yang bisa melukai perasaan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan simbol keagamaan. Media seharusnya menjadi perekat bangsa, bukan malah menjadi alat penggiring opini yang bisa memecah belah atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.
Cucun menegaskan bahwa DPR tetap menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kita tentu menghargai kebebasan berekspresi, tapi kebebasan itu ada batasnya. Jangan sampai konten hiburan jadi pintu masuk bagi upaya penggiringan opini publik yang merendahkan pesantren, apalagi dengan muatan yang bisa memicu konflik horizontal,” tegasnya.
Tindakan yang Akan Dilakukan oleh DPR
Untuk itu, sebagai bentuk pengawasan, DPR akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta pihak Trans7 untuk dimintai keterangan.
“Kami akan panggil perwakilan dari Komdigi, KPI, dan Trans7 itu sendiri. Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini, karena isunya menjadi cukup besar dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak,” ujar Cucun.
Legislator Fraksi PKB itu menegaskan bahwa Trans7 harus bertanggung jawab atas konten yang ditayangkan. Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam penggiringan opini publik melalui konten tersebut.
“Media harus selalu menjaga etika dan peka terhadap nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Menjadi juru damai, bukan malah mengadu domba antar-masyarakat. Media jangan pecah belah bangsa,” imbuhnya.
Reaksi Masyarakat atas Tayangan yang Kontroversial
Diketahui, tagar #BoikotTrans7 menjadi trending di media sosial X (Twitter) sejak Senin (13/10) malam. Gelombang protes itu muncul setelah penayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo dan kehidupan santri.
Dalam episode yang menuai kontroversi tersebut, muncul segmen dengan judul provokatif “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?” yang dianggap merendahkan martabat pesantren dan ulama.
Dampak yang Muncul dari Tayangan Tersebut
Tayangan tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, khususnya dari kalangan pesantren dan tokoh agama. Banyak netizen yang menyatakan ketidakpuasan terhadap cara penyampaian informasi yang dianggap tidak sopan dan tidak menghormati nilai-nilai yang ada di pesantren.
Beberapa pihak juga menilai bahwa tayangan tersebut tidak hanya merendahkan pesantren, tetapi juga menciptakan prasangka negatif terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan pesantren. Hal ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan keagamaan.
Peran Media dalam Masyarakat
Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, media harus lebih waspada dalam menyajikan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga etis dan menghormati berbagai kelompok masyarakat.
Dalam hal ini, media seperti Trans7 harus lebih memperhatikan kualitas tayangan yang disajikan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik di tengah masyarakat. Selain itu, media juga harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan benar-benar didasarkan pada fakta dan tidak bersifat memancing perpecahan.
Kesimpulan
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dalam penyiaran dan menjaga hubungan yang harmonis antara media dan masyarakat. Tidak hanya itu, tayangan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai keagamaan dapat berdampak buruk pada persatuan bangsa.
Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh DPR, seperti pemanggilan pihak-pihak terkait, merupakan langkah yang tepat untuk menegaskan bahwa media harus bertanggung jawab atas konten yang disajikan. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap merasa aman dan nyaman dalam mengakses informasi melalui media.
