Realisasi Penerimaan Pajak Per September 2025 Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak per September 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan restitusi pajak, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak neto.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dilihat dari dua sudut pandang, yaitu realisasi bruto dan realisasi neto. Realisasi bruto pada bulan September 2025 mencapai Rp1.619,20 triliun, yang lebih tinggi dibandingkan realisasi bruto pada tahun 2024 sebesar Rp1.588,21 triliun.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
- Pajak Penghasilan (PPh) Badan meningkat 6 persen (year on year/yoy) menjadi Rp304,63 triliun
- PPh orang pribadi naik 39,4 persen menjadi Rp16,90 triliun
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) turun 3,2 persen menjadi Rp702,20 triliun
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 18,4 persen menjadi Rp19,69 triliun
Namun, jika dilihat dari sisi realisasi neto (setelah dikurangi restitusi pajak), penerimaan pajak per September 2025 hanya sebesar Rp1.295,28 triliun, yang masih di bawah penerimaan pajak neto tahun lalu sebesar Rp1.354,86 triliun. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya peningkatan restitusi pajak.
Apa Itu Restitusi Pajak?
Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisi ini terjadi ketika wajib pajak (WP) membayar pajak padahal seharusnya tidak ada kewajiban pajak yang terutang. Selain itu, restitusi juga dapat berupa pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), PPN, atau PPnBM. Jika pajak yang dibayarkan WP lebih besar daripada yang seharusnya, maka sesuai ketentuan perpajakan, WP berhak mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut.
Menurut Suahasil Nazara, restitusi pajak juga berarti uang dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan wajib pajak, sehingga uang itu beredar di tengah-tengah perekonomian. Ia menambahkan bahwa dengan uang yang beredar di tengah perekonomian, termasuk yang berasal dari restitusi pajak, hal itu dapat membantu menggerakkan ekonomi nasional.
Dampak Restitusi Pajak terhadap Perekonomian
Peningkatan restitusi pajak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Uang yang dikembalikan kepada wajib pajak bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti investasi, konsumsi, atau pembayaran utang. Hal ini berpotensi meningkatkan arus uang dalam perekonomian dan memperkuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Selain itu, restitusi pajak juga memberikan kepercayaan kepada wajib pajak bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil dan transparan. Dengan demikian, wajib pajak cenderung lebih sadar akan kewajiban mereka dan lebih tertarik untuk mematuhi aturan perpajakan.
Langkah Kemenkeu dalam Menghadapi Peningkatan Restitusi
Meski peningkatan restitusi pajak menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, Kemenkeu tetap memastikan bahwa proses restitusi dilakukan secara efektif dan akuntabel. Pihak Kemenkeu terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan restitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan.
Selain itu, Kemenkeu juga berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak yang tepat waktu dan akurat. Dengan begitu, kebutuhan untuk melakukan restitusi bisa diminimalkan, sehingga penerimaan pajak neto dapat meningkat secara bertahap.
Dengan berbagai langkah yang diambil, Kemenkeu berharap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kebutuhan negara dalam membiayai pembangunan.
