Kritik terhadap Komentar Menteri Keuangan
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menyoroti komentar dan kritik yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Menurutnya, sebagai bendahara negara, Purbaya seharusnya lebih fokus pada pembangunan desain besar perekonomian nasional yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resmi parlemen.
Misbakhun menilai bahwa komentar Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan DPR dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran tersebut.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa respons Purbaya terhadap peningkatan defisit dari 2,48% menjadi 2,68% juga perlu melalui konsultasi dan rapat bersama DPR. Meskipun APBN masih dalam proses pembahasan, ruang tersebut diberikan keleluasaan agar tidak terkesan sepihak.
“Setiap kebijakan ekonomi perlu disinergikan dengan DPR agar tidak terkesan sepihak,” tegas Misbakhun.
Kebijakan Ekonomi yang Berpihak kepada Rakyat
Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya membuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah. Ia mengapresiasi langkah Purbaya yang telah mengisyaratkan kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi lebih rendah.
“Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10% dan kalau perlu ke 8%. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat,” kata Misbakhun.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan terus mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Namun, ia tetap ingin mengetahui strategi besar yang akan dijalankan Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” pungkasnya.
Penekanan pada Kolaborasi dan Transparansi
Misbakhun menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan DPR sangat penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Ia menilai bahwa setiap kebijakan yang diambil harus melibatkan partisipasi aktif dari DPR agar tidak terkesan sepihak dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks ini, ia menilai bahwa komentar dan kritik yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap K/L lain dapat mengganggu harmonisasi antara pemerintah dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Purbaya lebih fokus pada pembangunan desain ekonomi besar yang selaras dengan visi presiden.
Langkah Kebijakan yang Harus Diperhatikan
Beberapa langkah kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pengaturan anggaran yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- Evaluasi kinerja program pemerintah secara berkala.
- Koordinasi antara K/L dan DPR dalam pengambilan keputusan.
Misbakhun juga menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan tertentu. Ia berharap agar semua pihak bekerja sama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.