Bandung, Reformasi.co.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menegaskan bahwa anggaran untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat negara, termasuk anggota DPRD, tidak termasuk dalam pos yang dapat dipangkas. Hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Presiden.
Penegasan tersebut disampaikan Ono merespons kabar bahwa tidak ada pemotongan anggaran terhadap tunjangan dan fasilitas DPRD Jabar, meskipun pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi belanja.
Menurutnya, gaji dan tunjangan pejabat negara, kepala daerah, ASN, serta pejabat daerah lainnya termasuk dalam kategori belanja yang dikecualikan dari kebijakan efisiensi.
Ono menjelaskan bahwa satu-satunya anggaran yang mengalami pemangkasan adalah belanja pakaian dinas bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ia mencontohkan penghematan sekitar Rp150 juta dari anggaran pakaian dinas Gubernur Jawa Barat karena tidak digunakan.
“Gubernur menolak memakai seragam PDH, PDL, PSL. Jadi, belanja baju dinasnya bisa dihemat,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Ia juga mengungkapkan lebih nyaman berpakaian kasual dan tidak pernah menjahit kain seragam dinas yang diberikan. Namun, kain tersebut tetap ia terima sebagai bentuk penghargaan atas pilihan berbeda dari anggota dewan lain.
“Saya lebih suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana. Kan ada yang memang senang pakai baju safari,” ucapnya.
Ono menambahkan bahwa kebijakan efisiensi hanya menyasar kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perjalanan dinas, seminar, atau rapat yang tidak menghasilkan output jelas.
Menurutnya, efisiensi difokuskan pada program yang tidak terkait pelayanan publik. Ia juga menyebut bahwa anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya mencapai Rp3,9 miliar, jauh di bawah anggaran gaji gubernur yang mencapai Rp32 miliar.
Diketahui, belanja DPRD Jabar dalam APBD 2025 tidak mengalami perubahan besar meskipun telah direvisi lima kali melalui peraturan gubernur.
Berdasarkan unggahan Ono di akun Instagram pribadinya, @ono_surono, pos-pos seperti gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, serta uang operasional pimpinan DPRD tetap utuh dan tidak dipangkas.
Sementara itu, belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah tercatat turun signifikan dari Rp275,5 juta menjadi Rp118 juta.
Sebelumnya ramai diberitakan bahwa fasilitas DPRD Jabar tetap utuh, meski revisi APBD 2025 telah dilakukan hingga lima kali. Gaji, tunjangan, uang representasi, dan operasional pimpinan DPRD tetap tidak mengalami pemangkasan.
