Aksi Unjuk Rasa dan Penangkapan Empat Orang Saat Sidang Paripurna Hak Angket Bupati Pati
Pada Jumat, 31 Oktober 2025, terjadi aksi unjuk rasa yang disertai dengan sidang paripurna hak angket terhadap Bupati Pati, Sudewo. Dalam kejadian tersebut, aparat kepolisian mengamankan empat orang yang diduga membawa benda berbahaya seperti ketapel dan petasan rakitan. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pati, Kombes Jaka Wahyudi, menyatakan bahwa keempat individu tersebut dianggap memiliki potensi untuk memicu gangguan ketertiban selama jalannya sidang.
Sidang paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pati dan dihadiri oleh massa pengunjuk rasa yang menuntut pemberhentian Bupati Sudewo melalui mekanisme hak angket. Namun, akhirnya sidang paripurna berakhir dengan keputusan untuk tidak memakzulkan Sudewo, tetapi menerbitkan rekomendasi perbaikan kinerja. Keputusan ini mendapat respons yang beragam dari masyarakat dan massa pengunjuk rasa.
Menurut kronologi yang dilaporkan, massa yang hadir dalam jumlah besar menuntut pemakzulan. Meski demikian, aparat kepolisian mengamankan empat orang yang dinilai membawa barang berbahaya. Jaka menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang. Ia menegaskan bahwa deteksi awal terhadap potensi gangguan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas situasi.
Permohonan hak angket terhadap Bupati Sudewo dipicu oleh sejumlah kebijakan yang mendapat kritik dari masyarakat. Beberapa isu yang menjadi sorotan termasuk perubahan kebijakan pajak dan pembangunan daerah. Sidang paripurna menjadi puncak dari proses tersebut, namun DPRD Kabupaten Pati memilih untuk tidak melanjutkan ke pemakzulan. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dari massa yang hadir dalam aksi pengawalan.
Aksi pengawalan berlangsung di wilayah Pantura dan menyertakan blokade jalan oleh sebagian massa yang kecewa. Massa yang hadir mencoba menyampaikan aspirasi mereka secara damai, tetapi beberapa tindakan dianggap melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. Hal ini memicu intervensi dari aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.
Proses Pemakzulan dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja
Sidang paripurna hak angket merupakan proses penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga untuk menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja pejabat. Dalam hal ini, massa pengunjuk rasa berharap agar Bupati Sudewo dapat diberhentikan melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Namun, DPRD Kabupaten Pati memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap pemakzulan, tetapi memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.
Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada masalah yang dianggap serius, lembaga legislatif masih memilih jalur dialog dan perbaikan daripada tindakan hukum yang lebih keras. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses demokratisasi di tingkat daerah masih berjalan, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat.
Tindakan Aparat dan Upaya Menjaga Ketertiban
Aparat kepolisian melakukan tindakan tegas dalam mengamankan empat orang yang dianggap membawa benda berbahaya. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang. Jaka Wahyudi menekankan bahwa pihaknya tidak ingin situasi memburuk dan memicu keributan yang bisa merugikan banyak pihak.
Selain itu, polisi juga melakukan pengawasan terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Pantura. Mereka memastikan bahwa massa tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Dengan demikian, proses demokratisasi tetap berjalan, tetapi dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan norma yang berlaku.
Kritik dan Harapan Masyarakat
Meski keputusan DPRD Kabupaten Pati tidak melanjutkan ke pemakzulan, para pengunjuk rasa tetap menyampaikan kritik terhadap kinerja Bupati Sudewo. Mereka berharap agar rekomendasi perbaikan kinerja benar-benar dijalankan dan tidak hanya menjadi formalitas belaka. Selain itu, mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.