Indramayu, Reformasi.co.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menggelar Reses II Tahun Sidang 2024-2025 di Aula Balai Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Selasa (11/3/2025).
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu H. Edi Fauzi, serta anggota DPRD Indramayu Dapil 4 H. Sutaryono dan Anggi Noviah.
Dalam reses tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait infrastruktur jalan yang rusak, pembangunan bendungan, serta persoalan pendidikan. Selain itu, mereka juga mengeluhkan dampak limbah pabrik kimia di Desa Jumbleng yang mencemari lingkungan sekitar.
Ade Sutrisno, seorang kepala sekolah madrasah, menyoroti ketimpangan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara sekolah di bawah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan.
Ia mengungkapkan bahwa pencairan dana BOS untuk madrasah sering terlambat dibandingkan sekolah negeri, yang berdampak pada kesejahteraan para guru madrasah.
“Sekolah negeri sudah cair, sementara kami masih menunggu. Kasihan guru-guru madrasah yang hanya menerima honor Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, sementara anggarannya belum turun,” ujarnya.
Selain itu, Ade juga mengkritisi ketidakadilan dalam program bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Tahun lalu, madrasah aliyah tidak mendapat alokasi bantuan, sedangkan sekolah di bawah dinas pendidikan menerima dana yang lebih besar. Ia berharap regulasi Kementerian Agama dapat diperbaiki agar madrasah tidak lagi tertinggal.
Keluhan lain datang dari H. Waskim, yang menyoroti kondisi sungai di Jumbleng dan Jangga. Menurutnya, bendungan di wilayah tersebut sering rusak, sehingga tidak mampu menahan air laut yang masuk ke lahan pertanian.
Ia juga mengeluhkan pencemaran limbah dari pabrik kimia di Desa Jumbleng, yang menyebabkan tanaman padi di sekitar pabrik mati.
Menanggapi aspirasi warga, Ono Surono berjanji membawa permasalahan ini ke DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan yang lebih adil. Untuk sektor pendidikan, ia akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi program pemerintah.
Terkait infrastruktur, Ono menegaskan bahwa usulan harus diajukan dari tingkat desa hingga kabupaten sebelum bisa diperjuangkan di provinsi. Ia meminta kuwu dan camat berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera mengajukan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan.
Terkait pencemaran limbah, Ono meminta data valid mengenai kondisi lingkungan yang terdampak, seperti kualitas air, hasil panen padi yang menurun, serta kematian ikan di tambak.
Ia menegaskan bahwa pabrik yang beroperasi harus memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) agar limbah yang dibuang tidak berbahaya bagi lingkungan.
“Jika terbukti ada dampak pencemaran, perlu dicek sumber pencemarannya. Pabrik wajib mengolah limbahnya agar tidak mencemari lingkungan,” tegasnya.
